P Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya khususnya di wilayah hukum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat. Hal tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak dari sumber Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penegakan hukum perpajakan terhadap penerbit faktu pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap informan yang telah diuji kemantapan dan kredibilatasnya sesuai dengan kapabilitasnya. penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman (1984) dalam Abdussamad (2021:160-162) yaitu data reduction, data display, dan conclusion/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat telah berjalan dengan baik. Penegakan hukum selalu mengedepankan penegakan hukum administratif guna memulihkan kerugian atas pendapatan negara. Karakteristik penerbit faktur pajak fiktif umumnya adalah wajib pajak yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan perpajakan dengan motif rasionalisasi untung-rugi serta pengaruh lingkungan sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum menghadapi tantangan signifikan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya teknologi yang memadai, dan kendala birokrasi dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan, upaya yang dilakukan telah memberikan hasil yang positif. Penegakan hukum yang efektif memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi yang lebih canggih, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perbaikan kebijakan dan strategi penegakan hukum perpajakan di Indonesia.