DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (studi putusan nomor : 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN TPg)


Oleh : Budi Prabowo Wicaksono

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/I/226

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : I Komang Sukaarsana

Subyek : Criminal law

Kata Kunci : criminal law, special crimes, criminal acts of illegal fishing in Indonesia's exclusive economic zon

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_SHK_01010067_Halaman-Judul.pdf
2. 2019_TA_SHK_01010067_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2019_TA_SHK_01010067_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4. 2019_TA_SHK_01010067_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5. 2019_TA_SHK_01010067_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6. 2019_TA_SHK_01010067_Bab-4_Pembahasan.pdf
7. 2019_TA_SHK_01010067_Bab-5_Penutup.pdf
8. 2019_TA_SHK_01010067_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2019_TA_SHK_01010067_Lampiran.pdf

T Tindakan melakukan penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana seperti halnya yang terjadi di perairan Laut Natuna yang dilakukan oleh LUU HONG DIEU yang merupakan Warga Negara Vietnam. Pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau Pasal 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Bagaimana bentuk penjatuhan sanksi pidana terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam putusan nomor : 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN TPg. Untuk menjawab hal tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan pengolahan data dilakukan secara kualitatif, Sedangkan pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang terdapat di dalam pasal 85 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan pasal 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta pasal 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan bentuk penjatuhan sanksi pidana terhadap warga negara asing selain penjatuhan pidana denda juga disertakan pidana kurungan pengganti pidana denda serta dapat dilakukan pelelangan terhadap alat atau barang hasil tindak pidana perikanan apabila terdakwa tidak mau atau tidak mampu membayar denda dan pengawas perikanan dapat melakukan penenggelaman kapal agar penjatuhan sanksi pidana dapat berjalan dengan efektif.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?