DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis terhadap sanksi atas pernikahan siri tanpa izin pimpinan polri menurut undang-undang kepolisian negara republik indonesia (studi putusan ma nomor 95 k/tun/2024)


Oleh : Ferry Irawan

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Eko Primananda

Kata Kunci : Police Officers, Unregistered Marriages, Executive Institution Disputes and Government Employees Law

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002000085_Halaman-Judul.pdf 6
2. 2025_SK_SHK_010002000085_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002000085_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 2
4. 2025_SK_SHK_010002000085_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002000085_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002000085_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002000085_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002000085_Bab-1.pdf 19
9. 2025_SK_SHK_010002000085_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002000085_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002000085_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002000085_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002000085_Daftar-Pustaka.pdf 7
14. 2025_SK_SHK_010002000085_Lampiran.pdf

P Praktik pernikahan siri oleh anggota polri tanpa izin pimpinan dapat dikenai sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh). namun, keputusan ptdh yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan polri dapat digugat melalui pengadilan tata usaha negara hingga kasasi. putusan mahkamah agung yang membatalkan surat keputusan ptdh dapat menimbulkan pertentangan dimasyarakat. penelitian ini, membahas apakah penjatuhan sanksi terhadap pernikahan siri tanpa izin pimpinan polri bertentangan dengan hasil putusan ma nomor 95 k/tun/2024 dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim kode etik profesi kepolisian dan kasasi dalam memutus sengketa mengenai pecat tidak hormat anggota kepolisian di bengkulu yang melakukan pernikahan siri tanpa izin pimpinan tersebut. penulis menggunakan metode normatif, bersifat deskriptif, data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan deduktif. hasil penjatuhan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan pernikahan siri tanpa izin pimpinan telah sesuai ketentuan hukum melanggar perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian pasal 11 huruf c dan d dan perpol nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat (1). namun, mahkamah agung membatalkan keputusan ptdh terdapat kesalahan prosedur administratif, pertimbangan hakim pada tingkat sidang kode etik profesi polri menekankan pelanggaran etika kepribadian, sedangkan pada tingkat kasasi menekankan restoratif yang terjadi pada sidang kode etik profesi polri.

T The practice of siri (unregistered) marriage by members of the indonesian national police (polri) without prior approval from their superiors may result in severe sanctions, including dismissal with disrespect (pemberhentian tidak dengan hormat, ptdh). however, a ptdh decision issued by the leadership of polri can be challenged through the state administrative court up to the level of cassation. a supreme court decision that annuls a ptdh decree may give rise to controversy in society. this study examines whether the imposition of sanctions for siri marriage without the approval of polri leadership contradicts supreme court decision number 95 k/tun/2024, and what considerations the judges took into account both regarding the professional code of ethics for police officers and in the cassation process in adjudicating the case of dishonorable discharge of a police officer in bengkulu who engaged in an unregistered marriage without permission. the author employed a normative research method, descriptive in nature, using secondary data, with data collection techniques including literature review and interviews. the data were analyzed qualitatively and conclusions were drawn deductively. the results show that imposing sanctions on polri members who enter into unregistered marriages without their superiors’ approval is in accordance with the prevailing legal provisions, specifically violating article 11 letters c and d of national police chief regulation (perkap) number 14 of 2011 on the professional code of ethics for the indonesian national police, as well as article 4 paragraph (1) of indonesian national police regulation (perpol) number 6 of 2018. however, the supreme court annulled the ptdh decision due to procedural administrative errors. while the ethical code of conduct hearings emphasized violations of personal ethics, the cassation ruling placed greater emphasis on restorative considerations that emerged during the ethical proceedings within the polri.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?