Analisis keekonomian PSC-Gross-Split dengan PSC-Cost Recovery pada empat wilayah kerja
P Pemerintah menerbitkan aturan terkait skema bisnis baru yaitu skema gross split untuk bisnis di usaha hulu migas, Pemerintah berpendapat bahwa skema bisnis baru tersebut dapat memberikan aspek baru bagi Pemerintah maupun pelaku usaha kontraktor. Model skema bisnis baru tersebut tidak lagi terdapat perhitungan dan pengawasan cost recovery, tetapi Pemerintah langsung mengambil keuntungan dari keuntungan gross dan selisihnya adalah milik kontraktor sehingga kontraktor lebih leluasa dalam mengolah biaya maupun program. Terdapat delapan Wilayah Kerja yang berakhir kontraknya pada tahun 2018, delapanWilayah kerja tersebut akan menggunakan skema bisnis skema gross split. Penelitian ini membandingkan pendapatan dari kontraktor serta Pemerintah apabila diterapkan skema kontrak PSC cost recovery maupun skema PSC gross split pada empat Wilayah Kerja dari delapan Wilayah Kerja yang berakhir kontraknya pada tahun 2018. Skenario analisis menggunakan skenario pengembangan berdasarkan komitmen kerja sampai dengan masa kontrak berakhir dengan menggunakan base skenario pada harga minyak 60 USD/barrel, harga gas 6 USD/MMBTU (eskalasi 3 persen setiap tahun) dan juga dianalisis pada berbagai macam biaya operasi. Peramalan Produksi dari tiap-tiap Wilayah Kerja ditentukan berdasarkan historical Produksinya. Dampak dari penggunaan skema bisnis gross split pendapatan Pemerintah sedikit lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan skema PSC cost recovery. Sedangkan untuk Kontraktor, PSC gross split memberikan pendapatan yang lebih. Untuk Pemerintah itu adalah harga yang harus dibayarkan untuk menarik investor sebesar-besarnya. Skema yang tepat untuk Pemerintah adalah skema PSC cost recovery dengan menurunkan biaya operasi sebesar 20 persen, sedangkan skema yang tepat untuk Kontraktor adalah skema gross split pada saat kontraktor tersebut menurunkan biaya operasinya sebesar 20 persen