K Keterlambatan pengadaan tanah secara umum berkonstribusi mengurangi kelayakan investasi jalan tol. Kewajiban penggantian bangunan milik wakaf dan aset instansi saat ini dibebankan kepada Badan Usaha Jalan Tol sebagai bagian investasi. Kondisi tersebut akan mengurangi kelayakan investasi jalan tol dan penyediaan bangunan pengganti tidak terjamin. Penelitian ini bertujuan merumuskan beberapa alternatif dan selanjutnya memberikan rekomendasi tata cara penyediaan bangunan pengganti dengan menggunakan Uang Ganti Kerugian (UGK) pengadaan tanah yang tersedia di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap merumuskan alternatif, tahap pengujian alternatif, dan tahap pemilihan alternatif. Peneliti menggunakan metode wawancara dan kuisioner terbuka kepada para narasumber dan studi literatur. Narasumber merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah, yaitu Badan Pertanahan Nasional, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah, Badan Usaha Jalan Tol, Badan Pengatur Jalan Tol, Lembaga Manajemen Aset Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nilai penyediaan bangunan pengganti merupakan bagian dari dana pengadaan tanah yang tersedia di LMAN. Perumusan alternatif harus memenuhi ketentuan peraturan mengenai pengadaan tanah, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, penggantian aset instansi dan wakaf. Diperoleh empat alternatif penyediaan bangunan pengganti yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan BUJT. Untuk kondisi saat ini, alternatif penyediaan bangunan pengganti menggunakan Dana Talangan Tanah BUJT merupaka alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan