T Tolak ukur dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung pemerintah, yang sering dijadikan sebagai sasaran proyek adalah anggaran, jadwal, dan mutu. Kegiatan pembangunan gedung pemerintah daerah dilaksanakan melalui proses pengadaan yang berdasarkan pada Perpres No 70 tahun 2012, dimana setiap kegiatan terikat dengan pagu anggaran dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka apabila terjadi penurunan kinerja waktu yang menyebabkan terlambatnya proyek, sulit untuk melakukan klaim penambahan waktu dengan tambahan biaya, dari kontraktor kepada pengguna jasa. Bentuk klaim yang paling mungkin dilakukan adalah klaim tambahan waktu tanpa tambahan biaya, atau disebut perpanjangan waktu (Dipohusodo, 1996). Penelitian ini menjadi perlu, dikarenakan belum adanya penelitian terdahulu yang membahas mengenai peristiwa penyebab keterlambatan proyek khusus yang berujung kepada diajukannya klaim konstruksi berupa perpanjangan waktu pekerjaan tanpa penambahan biaya.Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menentukan peringkat dari beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan proyek, berujung pada suatu klaim konstruksi berupa klaim perpanjangan waktu, agar dapat diterima oleh pengguna jasa Penelitian dilakukan dengan melakukan survei opini responden melalui penyebaran kuisioner.Responden penelitian adalah para Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (Pengguna Jasa), Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan pengawas atau perencana dari Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta di lima wilayah kota dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan metode statistik yang terbagi menjadi statistik deskriptif dan principal komponen analisis yang menghasilkan factor scores dari setiap variable dalam suatu peringkat tertentu. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor penyebab keterlambatan waktu proyek.Hasil pengumpulan data opini responden yang berasal dari pihak-pihak yang pernah terlibat di dalam proyek gedung pemerintah daerah, tabulasi data dan analisa data, telah menghasilkan urutan dari faktor penyebab keterlambatan waktu proyek. Dimana faktor teratas adalah faktor penyebab klaim perpanjangan waktu dapat diterima pada proyek gedung pemerintah daerah. Urutan tersebut dijadikan bahan pertimbangan pihak pengguna jasa untuk dapat melakukan langkah selanjutnya dalam menentukan sikap terhadap klaim perpanjangan waktu. Diantara ke 22 kejadian ataupun peristiwa penyebab terjadinya keterlambatan proyek, terdapat 5 peringkat teratas adalah:- lambatnya persetujuan perubahan,- pemeriksaan material/bahan terlambat dilakukan,- keterlambatan dalam penyerahan gambar- gambar,- perubahan spesifikasi penggunaan alat,- kualitas dari survey pendahuluan yang tidak baik.Kelima faktor penyebab tersebut berdasarkan hasil analisa ternyata dapat mewakili keseluruhan hasil penelitian ini. Dengan demikian klaim perpanjangan waktu dari kontraktor yang terjadi karena satu diantara kelima faktor tersebut sudah selayaknya pengguna jasa harus menerima.