T Tesis ini membahas mengenai Analisa Perubahan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai pada Industri Pertambangan Batubara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 6 (enam) key informan baik otoritas pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha dalam industry pertambangan batubara yang selanjutnya akan dijabarkan sesuai dengan apa adanya pada saat pengumpulan data. Selain itu, penulis juga mencari referensi konsep yang dikemukakan para ahli baik dari dalam maupun luar negeri untuk menganalisa Kebijakan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai pada Industri Pertambangan Batubara di Indonesia yakni terkait penetapan Batubara sebelum diolah menjadi birket batubara sebagai barang kena pajak, yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, dan kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 07 Tahun 2021, untuk ditinjau dalam prinsip- prinsip AICPA (American Institute for Certified Public Accountant). Diantaranya adalah Equity and Fairness, Certainty, Convenience of Payment, Economic in Collection, Simplicity, Neutrality, Economic Growth and Effeciency, Transparency and Visibility, Minimum Tax Gap, Approriate Government Revenues dalam kaitan potensi penerimaan negara serta menganalisa kendala-kendala dalam implementasi dan memberikan upaya agar implementasi dapat berjalan dengan semestinya. Hasil yang didapat atas penelitian ini adalah Perubahan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai pada Industri Pertambangan Batubara di Indonesia yang berlaku di Indonesia secara garis besar sudah memenuhi prinsip-prinsip kebijakan pajak yang baik. Hal ini karena pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang sudah umum dan aturannya sudah jelas, perubahan kebijakan ini hanya merupakan perluasan basis pajak. Untuk penerimaan negara jika dilihat dari sisi pajak pertambahan nilai sendiri tidak mengalami kenaikan, bahkan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penjualan hasil pertambangan batubara lebih konsen ke penjualan ekspor, sehinggan tarif PPN 0%. Kenaikan penerimaan negara meningkat dari sisi pajak penghasilan (SPT Tahunan). Untuk kendala dalam implementasi kebijakan ini belum ada karena seperti yang dikatakan PPN adalah jenis pajak yang sudah umum, aturan teknisnya sudah ada jauh sebelum perubahan kebijakan ini dibuat. Dan untuk pengusaha kena pajak yang masih punya kontrak PKP2B yang belum habis masa berlakunya, belum menerapkan perubahan kebijakan ini.