M Mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, karena itulah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dikuasai oleh negara dalam rangka memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, kekayaan alam dieksplorasi dan dieksploitasi oleh pihak asing sedangkan Pemerintah tidak berdaya dan tidak mendapat bagian yang sesuai atas hasil dari sumber daya alam tersebut, yang didasarkan pada Kontrak Karya maupun Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Pokok bahasan dalam penulisan tesis hukum ini meliputi : bagaimana pengaturan kewajiban divestasi saham pada perusahaan pertambangan asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya ketentuan tentang kewajiban Divestasi Saham Perusahaan Pertambangan Asing. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif terhadap sinkronisasi vertikal, bersifat desktiptif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan kewajiban divestasi saham sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya mengandung 1) ketidakjelasan isi ketentuan dalam Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 yang pada pokoknya mengenakan ketentuan tentang kewajiban divestasi saham hanya pemegang IUP dan IUPK; 2) tidak cukup diaturnya kewajiban divestasi saham dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahkan tidak ada definisi tentang Divestasi Saham,; 3) Inkonsistensi antara ketentuan Peralihan dalam Pasal 122 D PP No. 77 Tahun 2014 yang mewajibkan divestasi saham bagi pemegang kontrak karya, dengan ketentuan peralihan dalam pasal 169 huruf a dan b UU Nomor 4 Tahun 2009 yang mengakui eksistensi kontrak karya; dan 4) Mekanisme penawaran saham divestasi melalui bursa saham dalam Pasal 10 ayat (1) Permen ESDM No. 09 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terdapat sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pasal 112 ayat (1) tentang kewajiban divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan Pasal 156. Sedangkan terhadap kontrak karya atau perjanjian karya, walaupun dalam Pasal 112D PP No. 77 Tahun 2014 telah mengatur kewajiban divestasi saham pemegang kontrak karya, akan tetapi tidak ada aturan mengenai sanksi terkait dengan tidak dilaksanakannya kewajiban divestasi saham tersebut.