P Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 dilaksanakan oleh tiga lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Namun dalam penanganan pelanggaran Pemilu terjadi tumpang-tindih (overlapping) kewenangan antara Bawaslu dan DKPP. Hal inilah yang mendorong dlakukannya penelitian dalam bentuk penulisan skripsi. Pokok permasalahanya adalah bagaimana kewenangan DKPP dan Bawaslu dalam penanganan pelangaran Pemilu menurut Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, apakah dalam penanganan pelanggaran Pemilu tersebut terjadi tumpang-tindih (overlapping) kewenangan antara DKPP dan Bawaslu, serta upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan tumpang- tindih kewenangan tersebut.Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya adalah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun2011, kewenangan Bawaslu adalah mengawasi penyelenggaraan Pemilu, sedangkan DKPP menangani pelanggaran kode etik pelanggaran Pemilu.Meskipun tugas dan wewenang Bawaslu dan DKPP sudah diatur secara tegas dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, namun terjadinya tumpang-tindih (overlapping) kewenangan terjadi pada tataran praktek/implementasi kewenangan yang dilakukan fungsionaris dari kedua lembaga tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antara Bawaslu dan DKPP di di Mahkamah Konstitusi.