DETAIL KOLEKSI

Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal daerah

Oleh : Agastya Morayah Tiurlan

Info Katalog

Nomor Panggil : 2018_TA_AK_023164562

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2018

Pembimbing 1 : Susi Dwimulyani

Subyek : Good corporate governance;The influence of financial performance on the allocation of regional capital expenditure

Kata Kunci : regional autonomy, financial reports of local government, region own source revenue, general allocat

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2018_TA_AK_023164562_Halaman-judul.pdf
2. 2018_TA_AK_023164562_Bab-1.pdf
3. 2018_TA_AK_023164562_Bab-2.pdf 19
4. 2018_TA_AK_023164562_Bab-3.pdf 19
5. 2018_TA_AK_023164562_Bab-4.pdf 26
6. 2018_TA_AK_023164562_Bab-5.pdf 4
7. 2018_TA_AK_023164562_Daftar-pustaka.pdf 3
8. 2018_TA_AK_023164562_Lampiran.pdf 17

S Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam perkembangannya, pemerintah pusat menilai bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari kualitas belanja APBD yang masih rendah, dimana pemerintah daerah cenderung menggunakan anggaran belanja yang ada untuk kegiatan operasional dan bukan kegiatan produktif yang dapat membangun perekonomian daerah tersebut. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan dalam APBD tercermin dalam anggaran Belanja Modal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Kinerja Keuangan yang diukur dengan Derajat Desentralisasi dan Rasio Ketergantungan Keuangan terhadap alokasi Belanja Modal daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni mengolah data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Ringkasan Realisasi APBD yang diolah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Data yang digunakan terdiri dari 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2017. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) PAD memiliki pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal daerah; (2) DAU memiliki pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal daerah; (3) Kinerja Keuangan yang diukur dengan Derajat Desentralisasi dan Rasio Ketergantungan Keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal daerah; dan (4) Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,868630, yang berarti kemampuan dari seluruh variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 86,86% sedangkan sisanya sebesar 13,14% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini.

A As a form of the implementation of regional autonomy, the regional government has the right, authority, and obligation to regulate and manage the affairs of the government and the interests of the local people themselves in the system of Republic of Indonesia. In its development, the central government considered that the implementation of regional autonomy was still not as expected. This can be seen from the low quality of the Local Government Budget, where local governments tend to use the existing budget for operational activities and not productive activities that can build the region's economy. The budget used for development in the Local Government Budget is reflected in the Capital Expenditure budgeting. This research aims to look at the effect of Region Own Source Revenue, General Allocation Funds, and Government Financial Performance as measured by the Degree of Decentralization and the Financial Dependency Ratio on the Capital Expenditures Budgeting. This research was conducted with a qualitative approach, that processing secondary data derived from the Statement of Budget Realization in the Financial Reports of Local Government obtained from the examination results of the Audit Board of Indonesia and Summary of the Local Government Budget realization processed by the Directorate General of Fiscal Balance of Ministry of Finance. The data used consists of 34 provinces in Indonesia during 2015 to 2017. Based on the results of testing and data analysis conducted, the following results were obtained: (1) Region Own Source Revenue had an influence on the allocation of regional capital expenditures; (2) General Allocation Funds has an influence on the allocation of regional capital expenditures; (3) Financial Performance as measured by the Degree of Decentralization and the Financial Dependency Ratio has no effect on the allocation of regional capital expenditures; and (4) The coefficient of determination in this research is 0.868630, which means the ability of all independent variabels in explaining the variation of the dependent variabel is 86.86% while the remaining 13.14% is explained by other independent variabels that are not included in this research model.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 23 Judul)

Penerapan sistem desentralisasi kesehatan di Indonesia (studi pustaka) 2.1
FKG - Usakti
Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA terhadap belanja modal di Bangka Belitung tahun 2010-2017
FEB - Usakti
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan produk domestik regional bruto era desentralisasi fiskal di Propinsi Banten periode 2001:1-2009:4 2.5
FEB - Usakti
Pengaturan pelayanan umum pada saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Purwakarta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat) 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis kewenangan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerbitkan peraturan gubernur nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 ditinjau dari undang-undang nomor
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelajaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat 5.0
FH - Usakti
Pengelolaan dan pelaporan dana desa untuk kepentingan penanganan covid-19 di Desa Pamagersari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor pada tahun 2020 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan bupati Tangerang dalam menerbitkan izin pendirian pabrik kembang api (studi tentang kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi) 0.0
FH - Usakti
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum wilayah DKI Jakarta (Studi Tentang alih fungsi jalan dan trotoar menjadi tempat berdagang ditinjau dengan Undang-undng No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan) 2.5
FH - Usakti
Peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (studi kasus pengelolaan aset Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surabaya dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES) Surabaya
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat untuk warga DKI Jakarta 5.0
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis kebijakan padat karya tunai (Cash for Work) dalam penggunaan dana desa tahun 2019 (studi penelitian: Desa Kahuman, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pemberhentian Walikota oleh Gubernur di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
FH - Usakti
Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Mekanisme pengawasan pengelolaan APBD oleh pemerintah pusat menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 (studi kasus penyalahgunaan pengelolaan APBD di Kota Malang) 1.0
FH - Usakti
Prosedur penyusunan Perda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam mengatur PKL di Kawasan Tanah Abang Ditinjau dari Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
FH - Usakti
Analisis yuridis pengangkatan anggota TNI aktif sebagai penjabat Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat (Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022)
FH - Usakti
Pemberhentian walikota yang melakukan kasus korupsi dan wewenang pejabat penggantian pelaksana tugas menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di Kota Bekasi
FH - Usakti
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi DKI Jakarta)
FH - Usakti
Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin lingkungan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XIII/2020 tentang undang-undang cipta kerja
FH - Usakti
Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
FEB - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?