DETAIL KOLEKSI

Analisis pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan Permintaan dalam rangka melaksanakan perjanjian internasional di Direktorat Perpajakan Internasional


Oleh : Rizki Andang Wijanarko

Info Katalog

Nomor Panggil : 2023_TA_ASP_027132101023

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2023

Pembimbing 1 : Murtanto

Subyek : Taxation

Kata Kunci : directorate of international taxation, and exchange of information; tax evasion

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2023_TA_ASP_027132101023_Halaman-Judul.pdf
2. 2023_TA_ASP_027132101023_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2023_TA_ASP_027132101023_Bab-1-Pendahuluan.pdf
4. 2023_TA_ASP_027132101023_Bab-2-Kerangka-Teoritis.pdf
5. 2023_TA_ASP_027132101023_Bab-3-Gambaran-Umum-Direktorat-Perpajakan-Internasional.pdf
6. 2023_TA_ASP_027132101023_Bab-4-Hasil-dan-Pembahasan.pdf
7. 2023_TA_ASP_027132101023_Bab-5-Simpulan,-Keterbatasan-dan-Implikasi.pdf
8. 2023_TA_ASP_027132101023_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2023_TA_ASP_027132101023_Lampiran.pdf

D Di era globalisasi saat ini, hubungan antara satu negara dengan negara lain semakin meningkat dan terbuka dalam segala aspek, termasuk dalam hal kegiatan ekonomi. Wajib Pajak melakukan banyak hal untuk memperkecil pajak yang harus dibayar seperti melakukan penghindaran pajak, melakukan pengelakan pajak, bahkan melakukan penyalahgunaan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Banyak upaya yang dilakukan oleh negara di dunia untuk menggali informasi tersebut dari luar negeri. Salah satunya adalah membuat perjanjian internasional dengan negara lain untuk mengatur pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan. Pentingnya kegiatan yang dilakukan Direktorat Perpajakan Internasional maka dibutuhkan sebuah pengelolaan pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan permintaan dalam rangka melaksanakan perjanjian internasional, oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan observasi tentang tata cara pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan permintaan dalam rangka melaksanakan perjanjian internasional pada Direktorat Perpajakan Internasional. Pada penulisan laporan praktik kerja lapangan ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.Menurut SE-09/PJ/2018 Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan dibagi menjadi dua yaitu EOI on Outbound Request dan EOI on Inbound Request. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Penulis disimpulkan bahwa pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan dalam Rangka Perjanjian Internasional pada Direktorat Perpajakan Internasional sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam melaksanakan Pertukaran Informasi terdapat dua kendala yang ditemukan, yaitu pada proses tindaklanjut EOI on Outbound Request ditemukan kendala masih adanya usulan dari Unit pemohon pertukaran informasi yang belum memenuhi standar dan usulan pertukaran informasi. Pada proses tindaklanjut EOI on Inbound Request kendala yang dihadapi adalah kompleksitas yang tinggi dari pertanyaan yang diajukan oleh Pejabat yang Berwenang dari Negara atau Yurisdiksi Mitra menyebabkan penyelesaian EOI on Inbound Request melebihi waktu yang telah ditentukan.

I In the current era of globalisation, relations between one country and another are increasing and open in all aspects, including economic activities. Taxpayers do a lot of things to minimise the tax that must be paid, such as doing tax evasion, doing tax evasion, or even committing abuse of the Double Tax Agreement. Many efforts are being made by countries around the world to extract this information from abroad. One of them is making an international agreement with other countries to arrange the exchange of information for the purpose of taxation. The importance of the activities that are carried out by the Directorate of International Taxation means that they require the implementation exchange of information on request in the framework of implementing international agreements. Therefore, the author is encouraged to make observations regarding the procedure for implementation exchange of information on request in the framework of implementing international agreements in the Directorate of International Taxation. In writing this report practise field work, the writer uses the qualitative descriptive method.In the SE-09/PJ/2018 exchange of information on requests is divided into two categories EOI on outbound requests and EOI on inbound requests.Based on the analysis of the data conducted by the author, it was concluded that the implementation exchange of information on request in the framework of implementing international agreements in the Directorate of International Taxation has been carried out in accordance with existing procedures. In conducting exchange of information on request, there are two problems, namely the process of follow-up EOI on Outbound Request it was found that there are still proposals from the unit of applicants for exchange of information that have not yet met the standards and proposals for exchange of information. Follow-up processes for EOI on Inbound Request, which are faced with the high complexity of questions submitted by an authorised official from the state or jurisdiction of partners, causing a settlement EOI on Inbound. The request exceeds the specified time.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?