P Penerimaan negara memiliki peran signifikan dalam keberlangsungan pemerintahan disuatu negara. Kebutuhan APBN yang semakin tinggi setiap tahunnya, mengharuskanpemerintah melakukan berbagai terobosan di bidang fiskal. Sebagai upaya mendongkrakpertumbuhan ekonomi Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.Peraturan tersebut merubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 tentangperubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai diantaranya penerapan unsurrestorative justice dengan menerapkan sanksi administratif berupa denda terhadap pelanggarantindak pidana cukai. Tugas Akhir ini membahas mengenai penerapan sanksi administratifberupa denda terhadap pelanggaran tindak pidana cukai dalam hal ini dengan melakukanobservasi lapangan pada prosedur penerapan sanksi administratif berupa denda, penyelesaianBarang Kena Cukai beserta barang lainnya yang menjadi objek pelanggaran dan dampakpenerapan denda administrasi cukai di lingkungan KPPBC TMP Cikarang menggunakanmetode studi pustaka dan observasi lapangan. Adapun dalam praktiknya KPPBC TMP Cikarangtelah melaksanakan penerapan kebijakan sanksi administrasi berupa denda terhadap parapelanggar dugaan tindak pidana cukai kendati menghadapi beberapa hambatan dalampenerapannya. Kebijakan ini turut berkontibusi dan berdampak positif bagi sektor publik.