P Perkembangan model bisnis di era digital pasca pandemi Covid-19 telah mendukung kehadiran virtual office di Indonesia. Virtual Office ditujukan untuk mempermudah pengusaha dengan memberikan fleksibilitas sumber daya serta meminimalisir biaya bagi pengusaha. Beberapa aturan perpajakan dan non perpajakan terkait dengan virtual office juga telah dikembangkan secara adaptif. Disamping itu, virtual office telah resmi dapat digunakan sebagai tempat kedudukan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan rincian persyaratan administratif dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020. Analisis menggunakan metode kepustakaan dan Focus Group Discussion diharapkan mampu mendeskripsikan penerapan administrasi Pajak Pertambahan Nilai bagi pengguna virtual office sehingga dapat diketahui ketentuan perpajakan yang berlaku bagi pengguna virtual office, pertumbuhan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan virtual office dan dampak penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pengguna virtual office. Maraknya penggunaan virtual office tentu akan memberikan pengaruh terhadap jumlah pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak setiap tahunnya. Namun, meskipun jumlah Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan virtual office mendorong penerimaan pajak dalam sektor Pajak Pertambahan Nilai, hal tersebut tidak serta merta membuat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Jakarta Cilandak pada tahun 2024 didominasi oleh pengguna virtual office