DETAIL KOLEKSI

Tinjauan proses bisnis sistem informasi manajemen pengadaan langsung (simpel) di kementerian keuangan


Oleh : Devika Nurul Islami

Info Katalog

Nomor Panggil : 2023_TA_ASP_027132101021

Penerbit : FEB - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2023

Pembimbing 1 : Erliana Banjarnahor

Subyek : Accounting information systems;Income tax

Kata Kunci : direct procurement, simpel application business process

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2023_TA_ASP_027132101021_Halaman-Judul.pdf
2. 2023_TA_ASP_027132101021_Lembar-Pengesahan.pdf 6
3. 2023_TA_ASP_027132101021_Bab-1-Pendahuluan.pdf 5
4. 2023_TA_ASP_027132101021_Bab-2-Kerangka-Teoritis.pdf 6
5. 2023_TA_ASP_027132101021_Bab-3-Gambaran-Umum-Perusahaan.pdf 5
6. 2023_TA_ASP_027132101021_Bab-4-Hasil-dan-Pembahasan.pdf 21
7. 2023_TA_ASP_027132101021_Bab-5-Penutup.pdf
8. 2023_TA_ASP_027132101021_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2023_TA_ASP_027132101021_Lampiran.pdf 6

S Sekretariat Jenderal Kemenkeu memiliki fungsi salah satunya yaitu layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenkeu. Berkenaan dengan hal tersebut, dibentuklah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenkeu yang terdiri dari Layanan Helpdesk, Layanan Registrasi dan Verifikasi Pelaku Usaha dan Layanan Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa. Salah satu aplikasi pengadaan barang/jasa yang dikelola oleh Kemenkeu sendiri yaitu Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL). Pengadaan Langsung sendiri adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling banyak 200juta rupiah dan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak 100juta rupiah. Implementasi pengadaan langsung tersebut diharapkan tidak hanya sekedar aturan namun perlu di dukung oleh sistem yang memadai. Dalam penelitian ini, akan dilakukan tinjauan mengenai proses bisnis Aplikasi SIMPeL di lingkungan Kementerian Keuangan dengan membandingkannya dengan aturan yang berlaku. Secara umum untuk implementasi alur proses bisnis pada Aplikasi SIMPeL sebagian besar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terdapat beberapa yang belum sesuai dikarenakan ada penyesuaian melihat dengan kondisi di lapangan saat ini. Untuk itu masih perlu beberapa saran sebagai bahan evaluasi perbaikan ke depannya.

T The Secretariat General of the Ministry of Finance has one function, namely the procurement of goods/services within the Ministry of Finance. In this regard, the Ministry of Finance's Electronic Procurement Service (LPSE) was formed which consists of Helpdesk Services, Business Actor Registration and Verification Services and Goods/Services Procurement Application Training Services. One of the goods/services procurement applications managed by the Ministry of Finance itself is the Direct Procurement Management Information System Application (SIMPeL). Direct Procurement itself is a method of selecting providers of goods/construction work/other services with a maximum value of 200 million rupiah and consulting services with a maximum value of 100 million rupiah. It is hoped that the implementation of direct procurement is not just a rule but needs to be supported by an adequate system. In this research, a review will be conducted of the SIMPeL Application business process within the Ministry of Finance by comparing it with applicable regulations. In general, the implementation of business process flows in the SIMPeL application is mostly in accordance with applicable regulations, but there are some that are not yet appropriate because there are adjustments to see the current conditions in the field. For this reason, some suggestions are still needed as material for evaluating future improvements.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?