DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis kepastian hukum kepemilikan tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Studi kasus terhadap pembangunan Gorontalo outer ring road)


Oleh : Faksi Septian Mahargita

Info Katalog

Subyek : Eminent domain;Right of property;Land use - Law and legislation

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2022

Pembimbing 1 : Novina Sri Indiraharti

Kata Kunci : land procurement for development in the public interest, land registration, land rights


File Repositori
No. Nama File Ukuran (KB) Status
1. 2022_TS_MHK_11001200004_Halaman-Judul.pdf 720.7
2. 2022_TS_MHK_11001200004_Lembar-Pengesahan.pdf 1190.98
3. 2022_TS_MHK_11001200004_Bab-1_Pendahuluan.pdf 3824.62
4. 2022_TS_MHK_11001200004_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 32873.45
5. 2022_TS_MHK_11001200004_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 4984
6. 2022_TS_MHK_11001200004_Bab-4_Pembahasan.pdf 5195.5
7. 2022_TS_MHK_11001200004_Bab-5_Penutup.pdf 872.48
8. 2022_TS_MHK_11001200004_Daftar-Pustaka.pdf 5635.91
9. 2022_TS_MHK_11001200004_Lampiran.pdf 11779.07

D Di Indonesia terdapat kasus penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) Tanah Negara sebagai dasar/ persyaratan pembayaran ganti kerugian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah Gorontalo Outer Ring Road yang dibuat setelah tahap musyawarah dan menjelang proses pembayaran ganti kerugian. Sebanyak 1.110 (seribu seratus sepuluh) bidang dan dari jumlah bidang tanah yang dibebaskan tersebut, yang telah direalisasikan pelaksanaan ganti kerugiannya adalah sebanyak 1.086 (seribu delapan puluh enam) bidang tanah, dari1.086 (seribu delapan puluh enam) bidang tanah tersebut bukti pemilikan/ penguasaannya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) sebanyak 662 (enam ratus enam puluh dua) bidang tanah. Adapun permasalahannya yaitu berdasarkan teori kepastian hukum apakah surat pernyataan penguasaan fisik dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah, apakah ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik telah mencerminkan asas keadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian normatif yang bersifat deskriptif artinya tujuan penelitian untuk memberikan uraian mengenai penerapan hukum yang diperoleh dari kaidah hukum dan hasil wawancara yang kemudian dianalisis. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, ganti rugi yang diterima oleh masyarakat berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik tidak mencerminkan teori keadilan.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?