Estimasi nilai emisi karbon ibukota nusantara
Pembimbing 3 : Prematur Alfian Cahyadi
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Sekar Mayangsari
Kata Kunci : Carbon Assets, NEK, SEE EA, IPSAS, IAS, SAP, IKN, Carbon Stock, Carbon Credit, Carbon Emissions
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025_TS_MAK_123012101098_Halaman-Judul.pdf | 13 | |
| 2. | 2025_TS_MAK_123012101098_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2025_TS_MAK_123012101098_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2025_TS_MAK_123012101098_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2025_TS_MAK_123012101098_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 6. | 2025_TS_MAK_123012101098_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2025_TS_MAK_123012101098_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2025_TS_MAK_123012101098_Bab-1.pdf | 10 | |
| 9. | 2025_TS_MAK_123012101098_Bab-2.pdf | 14 |
|
| 10. | 2025_TS_MAK_123012101098_Bab-3.pdf | 5 |
|
| 11. | 2025_TS_MAK_123012101098_Bab-4.pdf | 57 |
|
| 12. | 2025_TS_MAK_123012101098_Bab-5.pdf | 5 | |
| 13. | 2025_TS_MAK_123012101098_Daftar-Pustaka.pdf | 13 | |
| 14. | 2025_TS_MAK_123012101098_Lampiran.pdf | 7 |
|
P Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesenjangan regulasi dalam pengakuan karbon sebagai aset negara berdasarkan kerangka hukum di indonesia dan estimasi nilai emisi karbon yang dengan mempertimbangkan karakteristik ekosistem tropis indonesia dengan lokus ibukota nusantara (ikn). penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. teknik pengumpulan data melalui studi dokumen melalui analisis konten terhadap regulasi terkait karbon serta review literatur melalui sintesis temuan dari jurnal, buku, dan laporan lembaga nasional maupun internasional. selain itu dilakukan juga wawancara dengan ahli akuntansi dalam bidang pemerintahan.penelitian ini juga berupaya untuk menjelaskan pentingnya karbon yang dapat dikonstruksikan sebagai aset negara karena bernilai ekonomis dan dapat diukur. salah satu regulasi terkait adalah peraturan presiden nomor 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon (nek). standar akuntansi yang dalam perkembangannya mengikutsertakan bidang lingkungan adalah international public sector accounting standards (ipsas), ecosystem accounting system of environmental-economic accounting (seea ea), yang dikembangkan oleh organisasi internasional pbb untuk mengintegrasikan akun alam dalam akuntansi nasional, termasuk stok karbon dan aliran karbon. selanjutnya international accounting standards (ias) dan international financial reporting standards (ifrs) dalam perkembangannya mulai mengakui aset non keuangan seperti karbon yang tersimpan dalam pohon. stok karbon tersebut dapat berfungsi sebagai underlying asset dalam perdagangan karbon karena mewakili jumlah karbon yang tersimpan dan dapat diukur, diverifikasi, serta dikonversi menjadi kredit karbon yang bernilai ekonomi. namun demikian, standar akuntansi pemerintahan (sap) belum mengadopsi hal tersebut.penelitian ini mencakup studi komparasi terkait perlakuan aset karbon pada negara brazil, kongo, amerika serikat, kanada, belanda, norwegia, dan indonesia. berdasarkan hasil studi komparasi dapat dijelaskan bahwa negara kanada, belanda, norwegia dapat menjadi rujukan dalam penerapan konsep aset karbon sebagai aset negara. ketiga negara tersebut telah berupaya mengakui aset karbon dalam kerangka seea ea, ias/ifrs, maupun ipsas.lokus utama yang menjadi sasaran studi kasus untuk menilai besaran aset karbon di indonesia adalah kawasan ibukota nusantara (ikn) yang secara khusus dalam undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara. ikn dalam perkembangannya memerlukan lahan yang membuat vegetasi hutan menjadi lahan terbuka dan lahan terbangun yang menghasilkan emisi karbon dan mengurangi nilai stok karbon awal pada vegetasi kawasan hutan yang dapat diartikan sebagai penurunan nilai aset karbon melaui perhitungan stok karbon dan kredit karbon. nilai impairment loss yang telah dihitung tersebut merupakan nilai estimasi emisi karbon di ikn.
T This research aims to explain the regulatory gaps in recognizing carbon as a state asset based on the legal framework in indonesia and estimating the value of carbon emissions by considering the characteristics of indonesia\\\'s tropical ecosystem with ibukota nusantara (ikn) locus. this research is qualitative research to produce descriptive data. data collection techniques through document studies through content analysis of carbon-related regulations as well as literature reviews through synthesis of findings from journals, books and reports from national and international institutions. apart from that, interviews were also conducted with accounting experts in the government sector.this research also attempts to explain the importance of carbon which can be constructed as a state asset because it has economic value and can be measured. one of the related regulations is presidential regulation number 98 of 2021 concerning the economic value of carbon (nek). another accounting standard which in its development includes the environmental sector is the international public sector accounting standards (ipsas), ecosystem accounting system of environmental-economic accounting (seea ea), which was developed by the un international organization to integrate natural accounts in national accounting, including carbon stocks and carbon flows. furthermore, international accounting standards (ias) and international financial reporting standards (ifrs) in their development began to recognize non-financial assets such as carbon stored in trees. these carbon stocks can serve as underlying assets in carbon trading because they represent the amount of carbon stored and can be measured, verified, and converted into economically valuable carbon credits. however, government accounting standards (sap) have not yet adopted this.this research includes comparative studies regarding the treatment of carbon assets in brazil, congo, the united states, canada, the netherlands, norway and indonesia. based on the results of the comparative study, it can be explained that canada, the netherlands and norway can be references in applying the concept of carbon assets as state assets. these three countries have attempted to recognize carbon assets within the seea ea, ias/ifrs and ipsas frameworks.the main locus that is the target of the case study to assess the size of carbon assets in indonesia is ibukota nusantara (ikn), which is specifically stated in law number 3 of 2022 concerning national capital. in its development, ikn requires land that turns forest vegetation into open land and built-up land which produces carbon emissions and reduces the initial carbon stock value in forest area vegetation which can be interpreted as a decrease in the value of carbon assets through calculating carbon stocks and carbon credits. the calculated impairment loss value is the estimated value of carbon emissions in ikn.