DETAIL KOLEKSI

Analisis Yuridis terhadap alasan berpoligami dengan mengenyampingkan syarat alternatif demi perlindungan anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan (studi kasus Putusan Nomor 1821/Pdt.G/2013/PA.Sda)

Oleh : Akbar Kurniawan

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/I/004

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Wahyuni Retnowulandari

Subyek : Domestic relations;Polygamy - Law and legislation

Kata Kunci : marriage, polygamy

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_SHK_010001500020_Halaman-Judul.pdf 7
2. 2019_TA_SHK_010001500020_Lembar-Pengesahan.pdf 4
3. 2019_TA_SHK_010001500020_Bab-1_Pendahuluan.pdf 15
4. 2019_TA_SHK_010001500020_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf 192
5. 2019_TA_SHK_010001500020_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf 8
6. 2019_TA_SHK_010001500020_Bab-4_Pembahasan.pdf 32
7. 2019_TA_SHK_010001500020_Bab-5_Penutup.pdf 8
8. 2019_TA_SHK_010001500020_Daftar-Pustaka.pdf 1
9. 2019_TA_SHK_010001500020_Lampiran.pdf 100

P Poligami adalah suatu ikatan perkawinan yang dimana seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1821/Pdt.G/2013/PA.Sda. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan calon isteri kedua pemohon telah hamil 6 bulan dan agar calon anak dari calon isteri kedua Pemohon mendapatkan akta kelahiran. Hal ini yang menarik Penulis untuk mengangkat masalah (1) Apakah syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan syarat mutlak. (2) Apakah pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan izin berpoligami yaitu untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan sudah sesuai menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Sifat penelitiannya adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Dan disimpulkan dengan cara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pada prinsipnya pengaturan syarat alternatif sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak. (2) Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan izin berpoligami dengan mengenyampingkan syarat alternatif dengan pertimbangan demi perlindungan anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 42 Judul)

Peranan manajemen waktu bagi dokter gigi wanita dalam karier dan rumah tangga (studi pustaka)
FKG - Usakti
Hubungan usia pernikahan dini dan sosial ekonomi rendah dengan kejadian berat badan lahir rendah
FK - Usakti
Hubungan pernikahan usia dini dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan 1.0
FK - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai kewenangan ayah biologis sebagai wali nikah anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan dengan alasan murtad dan akibat hukumnya ditinjau dari kompilasi hukum Islam 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis hak asuh anak dibawah umur ditangan bapak menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 3.3
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap kelalaian seorang ayah dalam pemeliharaan anak (Hadhanah) setelah perceraian berdasarkan hukum Islam di Indonesia 3.4
FH - Usakti
Tinjauan yuridis hak hadhanah apabila kedua orang tua berkelakuan buruk 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pembagian waris terhadap harta bersama dari perkawinan seorang suami dengan 2 (Dua) orang istri menurut kompilasi Hukum Islam 2.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian dalam hukum adat Bali berdasarkan putusan pengadilan negeri tabanan nomor: 54/PDT.G/2014/PN.TBN.
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan (studi kasus putusan nomor 0601/PDT.G/2012/P.ABWI)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian menurut hukum adat bali (studi kasus putusan mahkamah agung no.2476/K/PDT/2012 tentang perceraian antara Ni ketut Wedri dan I Nyoman Kumbayana) 1.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 tentang pembatalan perkawinan pasangan beda agama terhadap hak dan kewajiban anak perkawinan beda agama 0.7
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penolakan pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Junto kompilasi hukum islam (studi kasus putusan pengadilan agama jakarta selatan Nomor 2487/Pdt.G/PAJS) 2.5
FH - Usakti
Analisis yuridis pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan dalam masa iddah (studi kasus putusan pengadilan agama nomor: 9/PDT.G/20121/PA.RTU) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian beda agama ditinjau dariundang-undang no 1 tahun 1974 jo pp nomor 9 tahun 1975tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974.(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 26/P.dt.G/2014/ PN.GRT). 0.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perceraian karena perginya suami meninggalkan istri selama 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan No.549/Pdt.G/2013/PN.TNG) 0.5
FH - Usakti
Hubungan antara tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dan perilaku seksual pranikah pada remaja putri usia 16-17 tahun 2.5
FK - Usakti
Hubungan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan pernikahan dini pada wanita usia 17-25 tahun 0.0
FK - Usakti
Tinjauan yuridis sanksi terhadap anggota polri berstatus aktif yang melakukan nikah siri berdasarkan peraturan pemerintah no. 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (analisis kasus terhadap AKP Ru’yah Ulfa anggota polri aktif yang melakukan nikah siri) 3.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pembatalan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan menurut hukum keluarga Islam di Indonesia (studi pada putusan nomor 58/PDT.G/2016/PTA.YK)
FH - Usakti
Analisis yuridis penetapan perkawinan beda agama antara Kevin Sangian Hendrik Rumiap dengan Nur Reski Anggraeni Akhbar menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia (studi penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/PDT.P/2018/PN.MKS) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perceraian yang dilakukan oleh anggota polisi tanpa adanya izin atasan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp) 5.0
FH - Usakti
Kedudukan dan pembagian waris istri-istri dari perkawinan poligami tanpa anak menurut hukum waris Islam di Indonesia (studi kasus putusan Nomor 314/PDT.G/2014/PA.MDN.)
FH - Usakti
Pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap pasangan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (studi kasus Putusan No. 0689/Pdt.G/ 2014/ PA.Sub)
FH - Usakti
Pembagian harta bersama yang berasal dari aset perusahaan bersama sebagai akibat perceraian (studi putusan pengadilan agama nomor 1213/Pdt.G/2012/PA.JB)
FH - Usakti
Perkawinan beda agama antara Aloysia Vettyana Ratnawati dan Dandi Ferdian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus penetapan nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Skt)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kawin hamil sebagai alasan untuk berpoligami menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (studi kasus putusan Pengadilan Agama nomor 50/pdt.g/ 2013/pa. Tlm)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap putusnya perkawinan akibat perceraian menurut kompilasi hukum Islam (studi kasus putusan nomor: 234/pdt.g/2017/pa.tng)
FH - Usakti
Analisis yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus putusan Pengadilan Agama Nomor: 618/Pdt.G/ 2012/PA.Bkt)
FH - Usakti
Analisis yuridis penyangkalan status anak Li’an yang dilakukan oleh Dr. R. Busono Boenyamin berdasarkan hukum keluarga islam di Indonesia
FH - Usakti
Pembagian harta waris terhadap perkawinan poligami menurut kompilasi hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 2399/Pdt.G/2013/ PA.Bks)
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berdasarkan Undang-Undang no 1 tentang perkawinan Jo Putusan Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 (studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 25 PDT.P/2017/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Analisis Yuridis terhadap perkawinan beda agama menurut kompilasi hukum islam dan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 04/Pdt.P/2011/PN.Ska. Tentang Perkawinan Beda Agama) 0.0
FH - Usakti
Analisis yuiridis terhadap pengampuan seorang istri pada perkawinan dengan adanya perjanjian perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (studi kasus terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 15/PDT.P/2011/PN.TGL)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan perjanjian perkawinan antara orang yang Beragama Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 381 /PDT.P/2015/PN. TNG)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai permohonan dispensasi kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Jr)
FH - Usakti
Analisa yuridis terhadap hak asuh anak berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 72/Pdt.G/2015/PN.Kwg) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pembagian waris atas isteri kedua siri menurut hukum waris Islam di Indonesia ( Putusan Mahkamah Agung Nomor 06 PK/Ag/2016) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap peralihan hak asuh anak dari seorang ibu kepada bapaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang- undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Studi Kasus Putusan Mahkamah A
FH - Usakti
Tinjauan yuridis izin poligami menurut kompilasi hukum Islam (studi kasus putusan Nomor: (0017/PDT.G/2015/PAJP)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap perceraian dengan alasan peralihan agama pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 456/Pdt.G/2014/PN DPS
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?