Hubungan nilai jual objek pajak (NJOP) terhadap intensitas penggunaan lahan (studi kasus: gedung perkantoran sewa di DKI Jakarta)
D DKI Jakarta yang berfungsi sebagai kota perdagangan dan jasa memiliki sarana dan prasarana wilayah yang lengkap untuk melayani kegiatan sosial dan ekonomi dari masyarakat. Hal ini me:i.yebabkan peningkatan jumlah penduduk yang pesat, sementara disisi lain DKI Jakarta menghadapi permasalahan keterbatasan lahan akibat dari peningkatan kebutuhan lahan. Peningkatan kebutuhan lahan yang tinggi dan ketersediaan lahan yang terbatas menuntut Pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan upaya-upaya terhadap pengaturan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, salah satu upaya untuk mengeliminir permasalahan tersebut adalah dengan cara pengoptimalisasian pemanfaatan lahan kota melalui pengendalian pemanfaatan lahan, dimana intensitas kegiatan ruang kota sebagai indikator untuk mengukur tingkat pemanfaatan lahan serta pengaruh NJOP sebagai variabel utamanya. Dengan dasar latar belakang demikian, maka studi ini dibuat untuk melihat seberapa jauh pengaruh NJOP terhadap intensitas kegiatan ruang kota dengan studi kastis pada gedung perkantoran sewa di DKI Jakarta. Dari analisis yang dilakukan pada studi ini menunjukan bahwa terdapat dua hubungan korelasi antara NJOP dengan intensitas kegiatan ruang kota yaitu korelasi positif artinya NJOP makin tinggi, maka intensitas kegiatan ruang kota makin tinggi pula dan korelasi negatif artinya NJOP makin tinggi, maka intensitas kegiatan ruang kota makin rendah. Mengacu pada hasil analisis menghasilkan kesimpulan bahwa NJOP belum dapat digunakan sebagai pengendali intensitas kegiatan ruang kota, padahal NJOP yang merupakan salah satu dari sektor pendapatan asli daerah harus dapat berkontribusi dalam Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pengendalian dari intensitas ruang kota dapat lebih maksimal.
A As trading and service city, DKI Jakarta has urban infrastructure to serve economic and social activities. This role infuences great population, on the other side DKI Jakarta has limitation land problem caused by land needs. The high increasing of land needs and its limitation demanded local government of DKI Jakarta to do some efforts which has focus on zoning through RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), one of the efforts to decrease land needs is by land optimalization through land use controling, urban space activities as an indicator to measure land use level and NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) as a main variable. Based on illustration above, this study is to make inquiries about relation between NJOP and urban space activity with office buildings as study case. Result of analysis shows there are two correlative relation between NJOP and urban space activity, those are positive correlation, which means higher NJOP increase urban space activity and negative correlation, which means higher NJOP decrease urban space activity. In fuct, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) and NJOP as selling values of tax object can not be used as tool to control intensity of urban space activities. Somehow as one of PAD (Pendapatan Asli Daerah), PBB should contribute in controlling RTRW so urban space activities can be maximized.