Kewenangan pemerintah daerah kabupaten gunungkidul dalam menanggulangi wabah penyakit antraks pada tahun 2023 berdasarkan peraturan daerah kabupaten gunungkidul nomor 3 tahun 2016 tentang keamanan pangan
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2024
Pembimbing 1 : Eko Primananda
Kata Kunci : Regional Autonomy, Anthrax, Gunungkidul, Concurrent Government Affairs
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2024_SK_SHK_010002000012_Halaman-Judul.pdf | 10 | |
2. | 2024_SK_SHK_010002000012_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | ||
3. | 2024_SK_SHK_010002000012_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | ||
4. | 2024_SK_SHK_010002000012_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | ||
5. | 2024_SK_SHK_010002000012_Lembar-Pengesahan.pdf | ||
6. | 2024_SK_SHK_010002000012_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | ||
7. | 2024_SK_SHK_010002000012_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | ||
8. | 2024_SK_SHK_010002000012_Bab-1.pdf | 7 | |
9. | 2024_SK_SHK_010002000012_Bab-2.pdf | 13 |
|
10. | 2024_SK_SHK_010002000012_Bab-3.pdf | 16 |
|
11. | 2024_SK_SHK_010002000012_Bab-4.pdf | 25 |
|
12. | 2024_SK_SHK_010002000012_Bab-5.pdf | 4 | |
13. | 2024_SK_SHK_010002000012_Daftar-Pustaka.pdf | 4 | |
14. | 2024_SK_SHK_010002000012_Lampiran.pdf | 1 |
|
O Otonomi daerah merupakan kebebasan tiap daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren. Pada Tahun 2023 terjadi penyebaran wabah antraks di Kabupaten Gunungkidul yang menimbulkan korban jiwa. Kasus tersebut merupakan kasus yang terulang kembali, setelah sebelumnya terjadi kasus serupa pada tahun 2019. Permasalahan yang diakibatkan dari wabah antraks tersebut yaitu bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi wabah penyakit antraks di Kabupaten Gunungkidul, DIY pada tahun 2023 dan apakah upaya tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan data sekunder yang didukung data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui upaya preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keamanan Pangan
R Regional autonomy is the freedom of each region to manage and regulate its own governmental affairs. Health is one of the mandatory affairs of local government, which is part of the concurrent government affairs. In 2023, there was an outbreak of anthrax in Gunungkidul Regency, which caused fatalities. This case is a recurrence of a similar incident that occurred in 2019. The problem arising from this anthrax outbreak is how the local government of Gunungkidul has responded to manage the anthrax disease outbreak in Gunungkidul Regency, Yogyakarta in 2023, and whether these efforts are in accordance with the Gunungkidul Regency Regulation Number 3 of 2016 concerning Food Safety. The type of research used is normative, with secondary data supported by primary data. This research is descriptive with conclusions drawn deductively. Based on the research findings, the efforts of the Gunungkidul Regency Government were carried out through preventive (prevention) and repressive (management) measures. The efforts made by the Gunungkidul Regency Government are in accordance with the Gunungkidul Regency Regulation Number 3 of 2016 concerning Food Safety.