P Perjanjian perdamaian dalam PKPU yang telah dihomologasi memberi hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan jika debitor lalai melaksanakannya. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan pembatalan perjanjian perdamaian. Permasalahan yang dianalisis adalah apakah alasan penolakan pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU atas PT Selaras Mitra Sejati oleh hakim sebagaimana tertuang di dalam Putusan No 6/Pdt.Sus PembatalanPerdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst kesesuaian dengan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004, dan bagaimana akibat hukum dari ditolaknya pembatalan perjanjian perdamaian terhadap para kreditor atas PT Selaras Mitra Sejati. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh data primer, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yaitu melalui wawancara. Skripsi ini yang dianalisis secara kualitatif,penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian atas PT Selaras Mitra Sejati tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya Pasal 170 ayat (1) dan penolakan tersebut memiliki akibat hukum bagi para kreditor.