P Penerbitan kawasan pemukiman di wilayah Kampung Ikan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai bagian dari upaya pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan penataan ruang, karena wilayah kampung ikan menurut Pemda DKI Jakarta akan digunakan sebagai kawasan wisata bahari akan tetapi penertiban yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta mendapat pertentangan dari masyarakat penghuni kampung ikan tersebut. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah pembangunan permukiman di wilayah kampung ikan telah sesuai dengan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta? dan hambatan apa saja yang dialami oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta di wilayah kampung ikan ? serta upaya – upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadapi hambatan tersebut?. Untuk menjawab permasalahan dilakukan metode penelitian normative yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekuder yang didukung dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, data dianalisis secara deskriptif, kualitatif, penarikan dengan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan yang diperoleh adalah Pembangunan perumahan di wilayah kampung ikan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah 2030 Provinsi DKI Jakarta karena kawasan kampung ikan tersebut termasuk kedalam kawasan pariwisata. Pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta di wilayah kampung ikan mengalami kendala diantaranya adalah sulitnya relokasi warga kampung ikan yang menolak untuk dilakukan relokasi. Upaya yang dilakukan Pemda DKI Jakarta dalam pembangunan kampung ikan tersebut adalah tetap melakukan revitalisasi kawasan kampung ikan serta menertibkan kembali bangunan liar yang ada dikawasan kampung ikan dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa wilayah kampung ikan tersebut merupakan wilayah pariwisata bukan sebagai wilayah perumahan.