DETAIL KOLEKSI

Sinkronisasi pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Malang Berdasarkan PERMEN ATR/BPN No 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Oleh : Praptika Nurul Tsany Salsabila

Info Katalog

Nomor Panggil : 2019/II/087

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Pembimbing 1 : Dyah Setyorini

Subyek : Land titles - Law and legislation;Land tenure

Kata Kunci : agrarian law, land registration, complete systematic land registration in Malang district

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_TA_SHK_010001500332_Halaman-Judul.pdf
2. 2019_TA_SHK_010001500332_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2019_TA_SHK_010001500332_Bab-1.pdf 1
4. 2019_TA_SHK_010001500332_Bab-2.pdf
5. 2019_TA_SHK_010001500332_Bab-3.pdf
6. 2019_TA_SHK_010001500332_Bab-4.pdf
7. 2019_TA_SHK_010001500332_Bab-5.pdf
8. 2019_TA_SHK_010001500332_Daftar-Pustaka.pdf
9. 2019_TA_SHK_010001500332_Lampiran.pdf

P Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di wilayah desa atau kelurahan. Salah satu yang mengikuti PTSL yaitu Kabupaten Malang. Pokok permasalahan Apakah PTSL di Kabupaten Malang sesuai dengan PERMEN ATR/BPN No 6 tahun 2018 tentang PTSL?,Apakah yang menjadi kendala dalam PTSL di Kabupaten Malang?,Bagaimana penyelesaian kendala yang timbul dalam kegiatan PTSL di Kabupaten Malang?.Menjawab permasalahan dilakukan penelitian hukum Normatif, bersumber dari data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan PTSL di Kabupaten Malang dilakukan dengan 13 tahap sesuai Pasal 4 (4) Permen ATR/Ka.BPN No 6 tahun 2018.Timbul beberapa kendala yaitu kesadaran hukum masyarakat masih kurang, terdapat NIK KTP yang belum valid/online, jumlah anggota satuan tugas yuridis (SDM) yang kurang memadai. Penyelesaian dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merekrut mahasiswa yang sedang magang di kantor pertanahan. Penulis memberi saran kantor pertanahan harus meningkatkan kinerja dalam memberi informasi pentingnya pendaftaran tanah pertama kali, Masyarakat lebih memperhatikan, perduli terhadap bidang tanah (pentingnya bukti kepemilikan tanah) dan meminimalisir permasalahan yang timbul di kemudian hari.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 80 Judul)

Analisis yuridis terhadap kepemilikan hak atas tanah berdasarkan girik nomor 268 Persil 15 S.II 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemanfaatan jalan di pasar tanah abang oleh pedagang kaki lima berdasakan Perda DKI No. 8 Tahun 2007 Jo Perda DKI No. 3 Tahun 2009
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai penerbitan sertipikat yang bercacat hukum
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap sertifikat ganda hak atas tanah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 1.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap status kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat dengan menggunakan SPPHAT di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pendaftaran tanah pertama kali serta jual beli hak milik atas tanah oleh ahli waris pengganti yang masih dibawah umur
FH - Usakti
Kajian yuridis pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kepentingan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) segmen bawah tanah oleh PT. MRT Jakarta 3.8
FH - Usakti
Eksistensi tanah jabatan (bengkok) bagi pejabat desa setempat menurut hukum adat di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap warga dalam sengketa pertanahan dengan TNI AL di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jakarta Timur 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak guna bangunan nomor 205/Karet Tengsin atas nama PT. Arthaloka Indonesia non executable
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tanah bekas Grant Sultan di DIY berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap hak penguasaan atas tanah di komplek perumahan TNI angkatan darat Bearland berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan kawasan pesisir di pantai Sendangbiru Kabupaten Malang Jawa Timur yang berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 0.0
FH - Usakti
Kajian yuridis pembatalan undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air berdasarkan putusan mahkamah kosntitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai hubungan hukum antara warga kampung pulo dengan tanah yang ditempatinya menurut peraturan perundang-undangan pertnahan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tugas dan fungsi badan pertahanan nasional menurut perpres No. 10 tahun 2006 dan perpres No. 20 tahun 2015 tentang badan pertahanan nasional
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa pukat harimau (jaring trawl) di perairan/laut kabupaten pasaman barat, sumatera barat berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi kasus Anton 1.7
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perlindungan hukum kepemilikan tanah milik H. Abdul Rachman Saleh dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Baktiparamita Putrasama dan Ng Ming Hong (Studi Kasus Putusan No.230/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel) 4.0
FH - Usakti
Analisis yuridis pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dari Depok-Antasari berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5.0
FH - Usakti
Pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah bekas milik adat di Kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
FH - Usakti
Analisis yuridis pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di kantor pertanahan kota Bandung 4.3
FH - Usakti
Kepemilikan hak atas tanah karena perbuatan melawan hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No.5/PDT/2018/PT.JMB
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam jual beli tanah (Studi putusan Pengadilan Negeri : No. 28/Pdt.G/2020/PN.Clp.) 2.0
FH - Usakti
Pendaftaran tanah sistematis lengkap di desa Rawadalem kecamatan Balongan kabupaten Indramayu
FH - Usakti
Perlindungan hukum penerima pengalihan kredit pemilikan rumah yang tidak disertai pembebanan hak tanggungan (studi putusan pengadilan negeri Denpasar nomor: 41/pdt.g/2017/ pn.dps)
FH - Usakti
Pembatalan sertifikat tanah yang diterbitkan dari jual beli yang melawan hukum (Studi Putusan No.1/Pdt.G/2015/PN.Mrj)
FH - Usakti
Kapal bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin usaha perikanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16/PID.SUS-PRW2017/PN MDN)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penjualan benih lobster tanpa memiliki surat izin usaha perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 382/PID.SUS-PRK/2018/PN BYW) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah 1.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pembatalan sertipikat hak milik akibat sengketa tumpang tindih (overlapping) di Kelurahan Lemper Tengah, Kota Semarang (studi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 53/G/2017/PTUN.SMG). 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah menurut hukum tanah nasional (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Nomor 169/PDT/2019/PN DKI)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pendaftaran hak tanggungan elektronik di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat 5.0
FH - Usakti
Perbandingan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali di Jakarta Pusat dan di Kota Cimahi pada masa pandemi covid-19
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang sengketa kepemilikan tanah di Desa Rangkapan Jaya Kota Depok ( Studi Kasus Putusan Pengadilan No.256/Pdt.G/2018/Pn.Dpk Jo No. 158/PDT/2020/PT.Bdg )
FH - Usakti
Prosedur penyelesaian sertifikat ganda (studi kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor data tahun 2017 sampai dengan 2019)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pendaftaran peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan kota Pontianak
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perbandingan sistem pendaftaran tanah antara Indonesia dan Belanda 2.3
FH - Usakti
Analisis yuridis pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Yogyakarta 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penggunaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam jual beli tanah di Pekanbaru (Studi Kasus tanah milik Boy Desvinal Salam)
FH - Usakti
Analisis yuridis kepemilikan tanah berdasarkan jual beli tanah yang diakui oleh pihak lain (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 PK/Pdt/2014)
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan budidaya benih lobster berdasarkan undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi putusan pengadilan negeri Jambi nomor 383/Pid.Sus/2019)
FH - Usakti
Kekuatan pembuktian sertipikat hak pakai Nomor 4/Sukmajaya atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/Pk/Pdt/2018)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lebak Tahun anggaran 2018 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai pembatalan akta hibah tanah hak milik no. 28/PPAT/Kec.Ltk/III/2003 (studi atas putusan pengadilan negeri Larantuka No. 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt)
FH - Usakti
Analisis yuridis penguasaan tanah eks HGU PT Pakisadji Banjumas oleh para petani yang tergabung dalam himpunan tani masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sragen. 5.0
FH - Usakti
Analisis Yuridis terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kota Cirebon. 5.0
FH - Usakti
Analisis pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok berdasarkan sebaran pendudukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Depok tahun 2012-2032
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang Jawa Barat.
FH - Usakti
Pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat
FH - Usakti
Analisis Yuridis terhadap akibat pembatalan sertifikat hak pakai menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/Tun/2017)
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum dan kepastian hukum pemegang sertifikat hak milik mengenai tumpang tindih kepemilikan tanah (studi kasus putusan no. 18/g/2014/ ptun.bjm)
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis terhadap sengketa penguasaan tanah antara Hamidah dan PT. Hotel Indonesia Natour di Kelapa Gading, Jakarta Utara (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/Pdt/2013)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Kelurahan Pisangan Timur)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tumpang tindih hak penguasaan atas suatu objek tanah di lokasi yang sama (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3089 K / Pdt / 2017) 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis pendaftaran tanah secara sistematis di kantor pertanahan kota Bandung
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap penetapan tanah terlantar atas tanah hak guna usaha nomor 05/BANGKA kepunyaan PT. Swarna Nusa Sentosa
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran tata ruang pada pembangunan Hotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara (KBU) berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksananya
FH - Usakti
Pengelolaan kawasan perkotaan dalam rangka penanggulangan banjir di kabupaten kudus, Jawa tengah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dan peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Kudus 5.0
FH - Usakti
Pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tahan sistematis lengkap di desa Kumantan, kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap sengketa kepemilikan tanah hak milik di Desa Pererenan, Badung-Bali
FH - Usakti
Analisis yuridis pembatalan sertifikat hak milik nomor 00809 / Kelurahan Pasir Gunung Selatan (Studi kasus berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 65/g/2018/PTUN.Bdg)
FH - Usakti
Jaminan kepastian hukum atas penerbitan sertipikat hak huna bangunan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 30/G/2016/PTUN.SMD)
FH - Usakti
Implementasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kabupaten Melawi
FH - Usakti
Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Pakualam, Tangerang Selatan berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap 2.0
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap pemecahan dan pendaftaran tanah hak guna bangunan untuk pembangunan Perumahan Bukit Baru Residence 2 di Provinsi Bangka Belitung
FH - Usakti
Dampak percepatan program Nasional agraria melalui pendaftaran tanah sistematis terhadap kepastian hukum pemilikan tanah di Tangerang Selatan 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis pelaksanaan permohonan hak guna bangunan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis terhadap keabsahan sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan cacat Hukum oleh putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 600PK/Pdt/2014)
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap sahnya jual beli yang terletak di Perumahan Curug Permai Blok J, No. 1 RT.004 RW.010 Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (Studi Kasus Putusan Nomor : 28/ PDT.G/ 2014/ PN.Bgr) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap Program Nasional Agraria (PRONA) di Kota Administrasi Jakarta Utara setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penolakan pendaftaran jual beli tanah di kantor pertanahan Tangerang Selatan (studi kasus: 465/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt)
FH - Usakti
Kajian yuridis hak pakai atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah no. 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pembatalan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
FH - Usakti
Kajian yuridis larangan rangkap jabatan/profesi bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
FH - Usakti
Pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor Tahun Anggaran 2017
FH - Usakti
Tinjauan mengenai pemberian izin lokasi terhadap penanaman modal dalam negeri (studi Putusan Nomor 06 K/fUN/2012)
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo.
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?