I Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memiliki rencana pembangunan di segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan warganya. pembangunan tersebut memerlukan rencana yang matang dan yang terpenting adalah adanya dana penyokong demi terlaksananya pembangunan tersebut. Salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi. Namun, ada beberapa pihak yang masih belum memahami tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang ditanggung.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan perhitungan dan penetapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 50 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah metodeanalisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode bagaimana mengorganisir, menyimpulkan dan mempresentasikan data ke dalam suatu cara yang informatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa perhitungan dan penetapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai dasar tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ini dikarenakan adanya kesalahan dalam penggunaan biaya jabatan dan dasar tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.