Analisis yuridis tindak pidana persetubuhan terhadap anak (putusan no.614/Pid.Sus/2020/PN. Kag)

DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis tindak pidana persetubuhan terhadap anak (putusan no.614/Pid.Sus/2020/PN. Kag)

Oleh : Syanin Dita Mutiara Azura

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2022

Pembimbing 1 : Maria Silvya E Wangga

Subyek : CHILD SEXUAL ABUSE;CHILDREN - LEGAL STATUS, LAWS, ETC. - INDONESIA - CASES;CRIMINAL LAW

Kata Kunci : child protection law, the crime of sexual intercourse with a child with the threat of violence

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2022_TA_SHK_010001800485_Halaman-Judul.pdf	9
2.	2022_TA_SHK_010001800485_Lembar-Pengesahan.pdf	4
3.	2022_TA_SHK_010001800485_Bab-1_Pendahuluan.pdf
4.	2022_TA_SHK_010001800485_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf
5.	2022_TA_SHK_010001800485_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf
6.	2022_TA_SHK_010001800485_Bab-4_Pembahasan.pdf
7.	2022_TA_SHK_010001800485_Bab-5_Penutup.pdf
8.	2022_TA_SHK_010001800485_Daftar-Pustaka.pdf
9.	2022_TA_SHK_010001800485_Lampiran.pdf	32

Abstrak
Abstract

T Terdakwa bernama Reza Alfa Putra yang merupakan Suami dari Kakak kandung anak korban AS, melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap anak korban. Penelitian ini didasarkan pada studi putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN.Kag. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Apakah Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Memenuhi Pasal 81 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang pada pelaku tindak pidana persetubuhan (Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Kag) 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2020/PN Kag). Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian secara yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, serta ditarik dengan kesimpulan melalui metode deduktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 81 Jo 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dirasa kurang tepat. 2) Perbuatan terdakwa yang seharusnya dikenakan Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, namun kurangnya perluasan di dalam undang-undang terkait penjelasan kakak ipar masih termasuk dalam kategori tersebut.

T The defendant named Reza Alfa Putra, who is the husband of the victim's biological sister AS, committed sexual intercourse with the threat of violence against the victim's child. This research is based on the study of decision Number 614/Pid.Sus/2020/PN.Kag. The main problems in this thesis are 1) Does the act of the perpetrator of the crime of sexual intercourse with a child fulfill Article 81 Paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law on the perpetrator of the crime of sexual intercourse (Decision Number 614/Pid.Sus/2020/PN Kag) 2) How are the Judges' Considerations in Applying Article 81 Paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 Concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law (Decision Number 614/Pid.Sus/2020/PN Kag). To answer these questions, normative juridical research is conducted, which is descriptive analytical in nature using secondary data which is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn through the deductive method. Based on the analysis conducted, it can be concluded that 1) The actions committed by the defendant have fulfilled the formulation of elements in Article 81 Jo 76D of Law Number 17 of 2016 Concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law. 2) The defendant's actions should have been subject to Article 81 Paragraph (3) of Law No. 17 of 2016 Concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 Concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 Concerning Child Protection into Law, but the lack of expansion in the law regarding the explanation of brother-in-law still falls into this category.