P Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana dalam pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat tersebut diperlukan suatu pemerintahan yang baik (good governance). Rangkap Jabatan pada lingkungan Pemerintahan dapat menghambat terlaksananya good governance karena dianggap dapat menjadi jembatan dalam dilakukannya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Rangkap Jabatan ini sendiri telah diatur dalam beberapa undang-undang pada tiap aspek pemerintahan, namun dalam praktek penerapan sanksi terhadap pelaku rangkap jabatan tersebut masih kurang dalam hal ini. Salah satu contoh nyata yaitu rangkap jabatan yang dilakukan oleh ASN pada lingkungan Kementerian Keuangan yaitu oleh Andin Hadiyanto. Metode Penelitian yang dilakukan normatif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian bahwa ketidakselarasan terhadap pengaturan tersebut dapat memberikan celah terhadap hal yang melakukan rangkap jabatan. Oleh karena itu perlu dilakukan keselarasan terhadap pengaturan rangkap jabatan dan lebih ditegaskan dalam hal siapa-siapa saja yang dilarang melakukan rangkap jabatan tersebut.