T Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menjadi suatu keharusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara termasuk bagi PT Timah Tbk yang memiliki usaha pada segmen kesatuan aktivitas pertambangan timah. Aturan mengenai TJSL BUMN mengalami perubahan yang dinamis dari waktu ke waktu yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1232/KK.013/1989 hingga aturan paling baru yaitu Permen BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023. Perubahan aturan yang dinamis mengakibatkan perlu berubah pulanya bentuk dan dasar hukum pelaksanaan TJSL BUMN pada PT Timah Tbk khususnya dalam Program Tinskubator. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan dan penerapan Program Tinskubator sebagai bentuk TJSL BUMN dalam Kebijakan Perusahaan pada PT Timah Persero Tbk serta kendala apa yang dihadapi dalam penerapannya. Melalui metode penelitian normatif-deskriptif, penulis menganalisis penerapan dan pengaturan TJSL BUMN yang diatur lebih lanjut melalui peraturan internal perusahaan khususnya oleh PT Timah Tbk dalam Program Tinskubator. Melalui penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Timah Tbk memiliki aturan internal terkait TJSL BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya.