Tinjauan yuridis perlindungan hukum kepemilikan tanah milik H. Abdul Rachman Saleh dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Baktiparamita Putrasama dan Ng Ming Hong (Studi Kasus Putusan No.230/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel)
P Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan - satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang - bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak - hak tertentu yang membebaninya berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi H. Abdul Rachman Saleh sebagai pemilik tanah dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Baktiparamita Putrasama dan Ng Ming Hong?; dan Apakah putusan hakim Pengadilan NegeriJakarta Selatan dalam menetapkan H.Abdul Rachman Saleh sebagai pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.9698/Pegangsaan Dua sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Tanah Nasional Indonesia?. Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif , maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap H .Abdul Rachman Saleh sebagai pemegang hak atas tanah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.Baktiparamita Putrasama dan Ng Ming Hong yang tepat adalah berdasarkan perlindungan hukum represif, yaitu dimana negara memberikan sanksi berupa denda ganti rugi karena telah terjadi suatu sengketa dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT.Baktiparamita Putrasama dan Ng Ming Hong; dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menetapkan H. Abdul Rachman Saleh sebagai Pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No.9698/Pegangsaan Dua sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Tanah Nasionallndonesia terutama Pasal60 ayat (3) PMNA No. 3 Tahun 1997.
L Land registration is a continuous, continuous and regular series of activities undertaken by the government, including collection, processing, bookkeeping, and presenting and maintaining physical data and juridical data, in the form of maps and lists, on the plots of land and units of housing stacking, including the provision of a certificate of title to the existing landrights and the ownership rights of the apartment units and certain rights which are subject to them under PP. 24 Year 1997. Problems in this research is How legal protection for H. Abdul Rachman Saleh as the owner of land in relation to the unlawful acts committed PT. Baktiparamita Putrasama and Ng Ming Hong ?; and What is the decision of South Jakarta District Court judge in determining H.Abdul Rachman Saleh as the holder of land rights Certificate of Hak Guna Bangunan No.9698 / Pegangsaan Dua in accordance with the provisions of the Indonesian National Land Law ?. The research type chosen is normative juridical research with descriptive analysis and the type of data used is secondary data. With qualitative analysis and deductive deductions, it can be concluded that the legal protection of HAbdul Rachman Saleh as the holder of land rights in relation to unlawful acts committed by PT.Baktiparamita Putrasama and Ng Ming Hong is appropriate based on the protection of repressive law , ie where the state sanctions in the form of fines for compensation because there has been a dispute and violations committed by PT.Baktiparamita Putrasama and Ng Ming Hong; and Decision of South Jakarta District Court Judge in appointing H. Abdul Rachman Saleh as Owner of Building Use Right Certificate No.9698 / Pegangsaan Dua in accordance with the provisions of the Indonesian National Land Law, especially Article60 paragraph (3) of PMNA. 3 of 1997.