DETAIL KOLEKSI

Peran dprd dalam pengawasan anggaran infrastruktur drainase berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di kota tangerang selatan banten t.a 2023


Oleh : Rania Dhiyarasy Shantini

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Reni Dwi Purnomowati

Kata Kunci : ● Supervision ● DPRD ● Infrastructure ● Autonomy ● Government

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100341_Halaman-Judul.pdf 11
2. 2025_SK_SHK_010002100341_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100341_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100341_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100341_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100341_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100341_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100341_Bab-1.pdf 21
9. 2025_SK_SHK_010002100341_Bab-2.pdf 13
10. 2025_SK_SHK_010002100341_Bab-3.pdf 23
11. 2025_SK_SHK_010002100341_Bab-4.pdf 22
12. 2025_SK_SHK_010002100341_Bab-5.pdf 3
13. 2025_SK_SHK_010002100341_Daftar-Pustaka.pdf 6
14. 2025_SK_SHK_010002100341_Lampiran.pdf 1

D Dprd ialah representasi rakyat daerah yang berfungsi sebagai bagian dari pemerintahan daerah. salah satu fungsi dprd yakni fungsi pengawasan. terdapat permasalahan dalam infrastruktur drainase di tangerang selatan seperti kurangnya resapan air yang memadai di beberapa daerah sehingga menimbulkan banjir, dan perbedaan anggaran drainase tahun 2023, lalu timbul pertanyaan bagaimana peran pengawasan dprd terhadap infrastruktur drainase dan bagaimana kendala terhadap pengawasan infrastruktur drainase 2023. penelitian ini menerapakan metode sosio legal yang diperoleh melalui wawancara. hasil dan kesimpulan dari penelitian ini ialah peran pengawasan dprd tangerang selatan yaitu pengawasan tidak langsung seperti rapat kerja komisi iv, anggaran drainase sampai triwulan iii hanya mencapai 58.25% hal tersebut menunjukkan kurang optimal nya pengawasan dprd terhadap program drainase tahun 2023 berdasarkan pasal 149 ayat 1 huruf b undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. serta kendala terhadap pengawasan dprd kota tangerang selatan yaitu, kurangnya pemahaman teknis anggota dprd terhadap proses pembangunan infrastruktur, perbedaan ideologi antar anggota dprd.

T The regional people\\\'s representative council (dprd) is the representative body of the local community and functions as part of the local government. one of the functions of the dprd is oversight. there are issues with drainage infrastructure in south tangerang, such as insufficient water absorption in some areas leading to flooding, and discrepancies in the 2023 drainage budget. this raises questions about the role of the dprd in overseeing drainage infrastructure and the challenges faced in monitoring drainage infrastructure in 2023. this study employs a socio-legal method obtained through interviews. the results and conclusions of this study are that the supervisory role of the south tangerang dprd is indirect supervision, such as commission iv working meetings, and the drainage budget up to the third quarter only reached 58.25%, indicating that the dprd supervision of the 2023 drainage program is not optimal based on article 149 paragraph 1 letter b of law 23 of 2014 concerning regional government. additionally, the challenges faced in the oversight of the tangerang selatan city dprd include a lack of technical understanding among dprd members regarding the infrastructure development process and ideological differences among dprd members.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?