S Sepanjang tahun 2010–2019, jumlah nelayan di indonesia mengalami penurunan sebanyak 330.000 orang. keberadaan nelayan semakin terancam oleh ekspansi industri ekstraktif dan proyek reklamasi, termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. walhi mencatat lebih dari 747.000 keluarga nelayan terdampak oleh proyek reklamasi. di kelurahan bitung karangria, tuminting, kota manado, sulawesi utara, warga masih terus menolak reklamasi pada pertengahan tahun 2024. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini apakah reklamasi pantai utara manado telah sesuai dengan peraturan gubernur sulawesi utara nomor 16 tahun 2018 tentang reklamasi serta bagaimana proses reklamasi pantai utara dalam rangka penyediaan tanah. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menggunakan data sekunder melalui studi pustaka dan primer melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. reklamasi pantai mengubah wilayah perairan menjadi daratan melalui metode tertentu, hasil tanah reklamasi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. tanah reklamasi diberikan hak pengelolaan atau hak atas tanah setelah memperoleh izin reklamasi, dengan tetap memenuhi persyaratan subjek hak. secara umum, pelaksanaan reklamasi pantai utara manado berjalan dengan ketentuan dalam pergub sulut nomor 16 tahun 2018. namun, ditemukan kelemahan normatif, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat yang disederhanakan. proses reklamasi dilaksanakan melalui tahapan perencanaan berbasis tata ruang, perizinan dari pemerintah pusat (pkkprl dan perizinan berusaha berbasis risiko), hingga pelaksanaan teknis di lapangan. setelah tanah matang, pihak pelaksana pt manado utara perkasa memiliki prioritas dalam mengajukan permohonan perolehan hak atas tanah.