DETAIL KOLEKSI

Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah: di Desa Sukasari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten


Oleh : Listyowati Sumanto, Intan Nevia Cahyana, Siti Nurbaiti, Khairani Bakri

Info Katalog

Kata Kunci : certificates, land rights, village treasury land.

Subyek : Land tenure

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2019

Halaman : 74 p.


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2019_PKM_FH_Pengabdian-Kepada-Masyarakat_Halaman-Judul.pdf
2. 2019_PKM_FH_Pengabdian-Kepada-Masyarakat_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2019_PKM_FH_Pengabdian-Kepada-Masyarakat_Bab-1_Pendahuluan.pdf 4
4. 2019_PKM_FH_Pengabdian-Kepada-Masyarakat_Bab-2_Pelaksanaan.pdf
5. 2019_PKM_FH_Pengabdian-Kepada-Masyarakat_Bab-3_Analisis-dan-Evaluasi.pdf
6. 2019_PKM_FH_Pengabdian-Kepada-Masyarakat_Bab-4_Penutup.pdf
7. 2019_PKM_FH_Pengabdian-Kepada-Masyarakat_Lampiran.pdf

M Masalah pertanahan hingga kini masih merupakan masalah crusial yang dapatdiidentifikasikan dalam berbagai hal, antara lain mengenai tanda bukti kepemilikan hak atastanah dan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah. Mayoritas penduduk Desa Sukasaribekerja sebagai buruh tani, dan hanya mempunyai girik (alat bukti pembayaran pajak tanahbekas Hak Milik Adat) atas tanah yang dikuasai dan digunakan, belum mempunyai sertifikathak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakatperlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami keberadaan hukum yang memberikanperlindungan dan kepastian hukum. Selain itu, Tanah Kas Desa belum dimanfaatkan secaraoptimal sehingga tujuan dan fungsi tanah kas desa belum terwujud, karena ditemui kendalaantara lain untuk menghindari relokasi, perlu dilakukan sewa menyewa namun dikhawatirkanwarga tidak mampu membayar uang sewa. Perlindungan hukum terhadap Tanah Kas Desadapat dilakukan pencegahan (preventif), atau korektif yang bersifat non yudisial melibatkanlembaga non peradilan melalui Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sertatokoh-tokoh masyarakat. Maka perlu ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebihmemahami keberadaan hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Perlupenertiban pemanfaatan Tanah Kas Desa TKD dengan cara mengeluarkan Peraturan Desa(PerDes) dan Peraturan Kepala Desa (PerKades) tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Perlupula upaya pelindungan hukum yang memberi dampak terhadap kepastian hukum tanah kasdesa.

L Land issues are still a crucial problem that canidentified in various ways, including regarding proof of ownership of rights toland and the power of proof of land rights certificates. The majority of the population of Sukasari Villageworks as a farm laborer, and only has a girik (proof of land tax paymentsformer Customary Rights) over land that is controlled and used, does not yet have a certificateland rights as strong evidence. Therefore, public awareness of lawneeds to be improved so that people better understand the existence of the law that giveslegal certainty and protection. In addition, Tanah Kas Desa has not been used as yetoptimal so that the purpose and function of village treasury land has not yet been realized, due to obstaclesamong others, to avoid relocation, leasing needs to be done but it is fearedresidents cannot afford to pay rent. Legal protection of the Village Treasury LandPrevention can be done (preventive), or corrective that is non-judicial in nature involvesnon-judicial institutions through the Village Head, Village Consultative Body (BPD) as wellcommunity leaders. Then it is necessary to increase public legal awareness so that moreunderstand the existence of the law that provides protection and legal certainty. Needcurbing the use of TKD Village Kas Land by issuing Village Regulations(PerDes) and Village Head Regulation (PerKades) concerning Management of Village Cash Land. Needalso law protection efforts that have an impact on the legal certainty of cash landvillage.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?