B Bandar Udara H.AS Hanandjoeddin adalah bandara yang di kelola oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibawah Kementerian Perhubungan yang tercatat lebih dari 308.909 orang penumpang setiap tahunnya. Bandara hanya memiliki satu landasan pacu dari beton bertulang dan aspal hotmix mempunyai panjang 3000 m serta lebar 45 m. Pengukuran tingkat paparan kebisingan (TWA) dilakukan dengan mengikuti standar OSHA (Occupational Safety and Health Administration), yaitu dengan menggunakan Sound level meter (SLM). Bising pada Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin dilakukan di 4 titik disekitar runway pada jarak 300 m dari runway. Untuk mengetahui keluhan yang dialami oleh pekerja di area runway maka dilakukan penyebaran kuesioner terhadap pekerja. Responden sebanyak 140 dengan spesifikasi70 buah dibagi menjadi 3 unit pada titik 1 di unit AMC (Apron Movement Control), titik 2 di unit Kantor Navigator dan ATC (Air Traffic Controller), titik 4 di unit Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadaman Kebakaran (PKP-PK) responden yang terpapar, serta 70 buah pada area perkantoran responden yang tidak terpapar. Hasil pengukuran berkisar antara 53,9 dB(A) sampai dengan 86.5 dB(A) . Perhitungan TWA dititik 1 dan 2 menunjukan bahwa waktu pemaparan yang diizinkan sebesar 7,39 jam dan 14,6 jam dan pemaparan sebesar 85,5 dB(A) dan 86,3 dB(A). Dari penyebaran kuesioner didapat hasil sebanyak 52,86 % pekerja di unit PKP-PK, AMC, ATC mengalami gangguan pendengaran, dan di area perkantoran sebanyak 47,14 %. Berdasarkan analisis statistik terlihat bahwa kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD) memiliki hubungan yang bermakna terhadap gangguan pekerja di unit AMC, ATC, PKP-PK dan pekerja di unit tersebut dengan masa kerja lebih dari 10 tahun memiliki resiko 1,5 kali mengalami gangguan pendengaran dibandingkan masa kerja kurang dari 10 tahun. Adapun pekerja di perkantoran dengan umur lebih dari 50 tahun memiliki resiko 4,1 kali lebih besar untuk mengalami gangguan pendengaran disbanding pekerja dengan umur kurang dari 50 tahun. Efektifitas penggunaan APD sebaiknya ditingkatkan dengan pemeriksaan berkala oleh pihak Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan serta pemberian sanksi bagi yang melanggar, begitu pula dengan pemberian berrier pada daerah yang berhubungan langsung dengan lokasi kerja serta pemberian peredam pada bangunan AMC, ATC, dan PKP-PK.