DETAIL KOLEKSI

Tanggung jawab korea utara atas peluncuran balon sampah berdasarkan articles on responsibility of states for internationally wrongful acts 2001

Oleh : Nadia Angelica Hidayat

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Diny Luthfah

Kata Kunci : International Law, North Korea, South Korea, State Responsibility

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100295_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2025_SK_SHK_010002100295_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100295_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100295_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100295_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100295_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100295_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100295_Bab-1.pdf 18
9. 2025_SK_SHK_010002100295_Bab-2.pdf 26
10. 2025_SK_SHK_010002100295_Bab-3.pdf 46
11. 2025_SK_SHK_010002100295_Bab-4.pdf 25
12. 2025_SK_SHK_010002100295_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100295_Daftar-Pustaka.pdf 21
14. 2025_SK_SHK_010002100295_Lampiran.pdf 34

K Korea utara melakukan peluncuran balon sampah ke korea selatan pada bulan mei 2024 hingga bulan november 2024. hal tersebut melanggar prinsip kedaulatan negara korea selatan, terutama kedaulatan udara dilihat dari articles on responsibility of states for internationally wrongful acts (arsiwa) 2001. rumusan masalahnya adalah korea utara melakukan pelanggaran internasional terhadap korea selatan dan pertanggungjawaban korea utara atas peluncuran balon sampah ke wilayah yurisdiksi korea selatan. metode penulisannya adalah deduktif dengan jenis penelitiannya adalah normatif terhadap instrumen hukum internasional arsiwa 2001, serta sifat penulisan deskriptif dengan penggunaan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. kesimpulannya adalah korea utara melakukan pelanggaran hukum internasional terhadap korea selatan dan korea utara harus melakukan pertanggungjawaban sebagai akibat yang timbul dari peluncuran balon sampah ke korea selatan.

N North korea launched trash balloons to south korea in may 2024 until november 2024. this is violated south korea’s sovereignty, particularly the airspace sovereignty in accordance with articles on responsibility of states for internationally wrongful acts (arsiwa) 2001. the central issue addressed in this research is whether north korea committed international wrongful acts against south korea and what responsibility it bears for launching trash balloons to south korea’s jurisdiction. this research employs deductive with normative legal approach in accordance with the international law instrument arsiwa 2001, in addition to the research is descriptive in nature and relies on secondary data, comprised of primary, secondary, and tertiary legal resources. the conclusions are north korea committed internationally wrongful acts against south korea and north korea must be held responsible by providing reparations as the consequences of launching trash balloons to south korea.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 27 Judul)

Desain interior pusat kebudayaan Korea di Chase Plaza, Jakarta Selatan
FSRD - Usakti
Perbandingan penyelesaian tindak pidana pornografi indonesia dan korea selatan
FH - Usakti
Penghilangan paksa 13 aktivis tahun 1997 - 1998 dalam kerangka icpped 2006 dan pertanggung jawaban negara menurut hukum internasional
FH - Usakti
Studi komparasi penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja di indonesia dan korea selatan
FH - Usakti
Pertanggungjawaban negara dalam peristiwa pelanggaran berat ham di Wamena Papua (2003) menurut hukum internasional
FH - Usakti
Studi komparasi pengaturan mediasi perdata antara indonesia dengan korea selatan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) oleh Nato di Kosovo tahun 1999 menurut hukum internasional 3.3
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa atas klaim kepemilikan wilayah Sabah di Malaysia oleh Kesultanan Sulu
FH - Usakti
Analisis yuridis mengenai ektradisi ditinjau dari hukum international 2.0
FH - Usakti
Analisis yuridis tentang tanggung jawab operator bandar udara dalam insiden pada tahun 2011 di bandar udara Sultan Hasanuddin Makassar
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap Tibet sebagai sebuah negara berdasarkan hukum internasional 0.0
FH - Usakti
Upaya dan budaya perlindungan perempuan terhadap honor killing di pakistan: peran pemerintah dan lembaga internasional dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap hak untuk hidup (right to life) menurut hukum hak asasi manusia internasional (studi kasus vonis hukuman mati Mary Jane Veloso di Indonesia) 3.3
FH - Usakti
Analisis tentang migran ilegal (illegal migrant) menurut hukum internasional (studi terhadap migran ilegal asal iran tujuan Australia melalui Indonesia sebagai negara transit) 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab negara dalam penembakan pesawat udara sipil menurut Annex 2 konvensi Chicago 1944 dan articless on responsibility of state for internationally wrongful acts (studi kasus mengenai penembakan pesawat Siberia Airlines SB 1812) 4.7
FH - Usakti
Analisis terhadap pembatasan perlindungan hak kebebasan berekspresi dalam media sosial menurut hukum HAM Internasional (Studi kasus: Kasus Jerinx SID atas tuduhan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial) 1.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap MOU tahun 2012 antara Bakorkamla Republik Indonesia dengan Majlis Keselamatan Negara Malaysia sebagai sarana untuk mengurangi aktivitas illegal fishing di Selat Malaka dikaitkan dengan Unclos 1982
FH - Usakti
Tanggung jawab negara terhadap tindakan penabrakan kapal laut di Selat Kerch berdasarkan hukum laut internasional (Rusia v. Ukraina) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap permohonan ”establishment of a new traffic separation scheme and associated measures in sunda strait, Indonesia” dihubungkan dengan Pasal 53 UNCLOS 1982 dan implementasinya untuk keselamatan pelayaran 4.4
FH - Usakti
Perlindungan hak asasi manusia dalam kebebasan beropini dan berekspresi (International Covenant on Civil and Political Rights) terhadap "posting twitter" mengenai kerusuhan di Jayapura dan Wamena, Papua oleh Dandhy Dwi Laksono
FH - Usakti
Perspektif hukum internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah (studi kasus sengketa wilayah antara Maroko dan Front Polisario di wilayah Sahara Barat)
FH - Usakti
Tanggung jawab negara Irak terhadap penyanderaan wartawan Meutya Hafid dan Budiyanto yang bertugas di wilayah konflik bersenjata di Irak menurut hukum humaniter internasional 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara berdasarkan Hukum Humaniter Internasional
FH - Usakti
Kemerdekaan Catalunya dari Spanyol berdasarkan Hukum Internasional 5.0
FH - Usakti
Analisis tanggung jawab negara terhadap hak bebas dari penyiksaan bagi narapidana ditinjau dari Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984 (studi kasus terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu Kelas IIA Jakarta Timur) 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab negara terhadap pencemaran lingkungan laut oleh minyak bumi yang bersifat lintas batas yang ditimbulkan dari pengeboran minyak di laut (Rig) : studi kasus Montara 3.0
FH - Usakti
Pengaruh kebijakan one China policy terhadap kedaulatan wilayah Negara Taiwan ditinjau dari hukum internasional
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?