DETAIL KOLEKSI

Analisis prinsip kehati-hatian oleh bank x terhadap kepemilikan deposito(studi kasus pengampuan nasabah)

Oleh : Aura Raia Andiya

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Kata Kunci : Banking law, prudential principle, guardianship

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100540_Halaman-Judul.pdf 7
2. 2025_SK_SHK_010002100540_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100540_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100540_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100540_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100540_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100540_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100540_Bab-1.pdf
9. 2025_SK_SHK_010002100540_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100540_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100540_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100540_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100540_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2025_SK_SHK_010002100540_Lampiran.pdf

P Putusan penetapan nomor 59/pdt.p/2022/pn skb menetapkan pengampuanterhadap bapak s. bapak s memiliki beberapa produk perbankan, salahsatunya deposito. dalam hal ini, bank wajib memperlakukan bapak s yangberada dalam pengampuan, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, agarterjaminnya perlindungan dana milik bapak s. dasar hukum prinsip kehatihatian yang dijalankan adalah pbi nomor 12/20/pbi/2010 tentang penerapanprogram anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagibpr dan bprs, serta undang-undang perbankan. maka dari itu, pokokpermasalahan yang diangkat adalah pertama, bagaimana akibat hukumterhadap deposito setelah adanya penetapan pengampuan, dan kedua,bagaimana prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank x mengenaikepemilikan deposito apabila pemegang haknya berada dalam pengampuanmenurut peraturan perbankan. metode penelitian pada penelitian inimenggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dengan datasekunder sebagai data utama, dianalisis secara kualitatif dengan penarikankesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapanpengampuan terhadap pemilik deposito menimbulkan akibat hukum berupapembatasan hak hukum pihak terampu dalam mengelola deposito, sehinggadiperlukan keterlibatan pengampu yang ditunjuk pengadilan serta kepatuhanbank terhadap putusan tersebut demi menjaga legalitas dan perlindunganhukum. akibat hukum ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 433 dan pasal 434kuhperdata, yang mengatur bahwa orang yang berada dalam pengampuantidak cakap hukum dan segala tindakan hukum harus dilakukan oleh pengampuyang sah. namun, prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank x masihbelum efektif karena terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak dijalankan,seperti ketidakterpaduan data dan perbedaan prosedur antar cabang, yangmengakibatkan perlindungan hukum terhadap pihak terampu dan pengampubelum optimal, sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan, pasal2, serta peraturan bank indonesia nomor 12/20/pbi/2010.

D Decision number 59/pdt.p/2022/pn skb determines the guardianship of mr. s. mr. s has several banking products, one of which is a deposit. in this case, the bank is obliged to treat mr. s who is under guardianship, by applying the principle of prudence, in order to guarantee the protection of mr. s\\\'s funds. the legal basis for the principle of prudence implemented is pbi number 12/20/pbi/2010 concerning the implementation of anti-money laundering and prevention of terrorism financing programs for bpr and bprs, as well as the banking law. therefore, the main issues raised are first, what are the legal consequences for deposits after the determination of guardianship, and second, how is the principle of prudence implemented by bank x regarding deposit ownership if the rights holder is under guardianship based on banking regulations. the research method in this study uses a normative legal research type, descriptive in nature, with secondary data as the main data, analyzed qualitatively with deductive conclusions. the results of the study indicate that the determination of guardianship for deposit owners has legal consequences in the form of legal institutions for the legal rights of the custodian in managing deposits, so that the involvement of a court-appointed custodian and the bank\\\'s compliance with the decision are required in order to maintain legality and legal protection. these legal consequences are further explained in article 433 and article 434 of the civil code, which stipulate that a person under guardianship is not legally competent and all legal actions must be carried out by a legitimate custodian. however, the principle of prudence implemented by bank x is still ineffective because there are provisions that are not implemented, such as data inconsistencies and differences in procedures between branches, which result in legal protection for the custodian and custodian not being optimal, as regulated in the banking law, article 2, and bank indonesia regulation number 20/12/pbi/2010.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 25 Judul)

Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap debitur pada perjanjian kredit dengan skema paylater di PT CF
FH - Usakti
Penerapan prinsip kehati-hatian terkait 5c pada perjanjian kredit usaha (studi kasus pt. bank perkreditan rakyat puskopat palembang dengan husnawati)
FH - Usakti
Penerapan prinsip costumer due diligence terhadap terhadap dugaan fraud yang dilakukan oleh pegawai bank dalam pemberian fasilitas kredit
FH - Usakti
Analisis yuridis mekanisme penyelesaian kartu kredit macet oleh debt collector menurut surat edaran Bank Indonesia no. 14/17/DASP tahun 2012 0.0
FH - Usakti
Analisis yuridis pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja yang dibebani dengan hak tanggungan (studi kasus PT. BPR Banda Raya dan Tuan X)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pertanggungjawaban pada nasabah yang mengalami kerugian akibat fraud (studi kasus putusan no.193/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai pertanggungjawaban Bank 'XX' terhadap nasabah yang terkena phising dalam penggunaan sistem internet banking (studi kasus nasabah Hendry Tarnoto pada Bank 'XX' cabang pontianak 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis pencantuman debitur PT. Bank Mandiri cabang solo sriwedari dalam daftar hitam (black list) bank indonesia menurut undang-undang perbankan 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap perceraian karena perginya suami meninggalkan istri selama 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan No.549/Pdt.G/2013/PN.TNG) 0.5
FH - Usakti
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit berbasis aplikasi oleh pt. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, tbk. 0.0
FH - Usakti
Tanggung jawab PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Abunjani Sipin Kota Jambi atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat fraud dari mantri kupedes berdasarkan peraturan di bidang perbankan (Studi Kasus Putusan 211/PID.SUS/2020/PN.JMB)
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi nasabah terkait hilangnya dana dalam penggunaan layanan e-banking (mobile banking) berdasarkan peraturan di bidang perbankan (Studi Kasus Ilham Bintang pada Bank Commonwealth) 1.0
FH - Usakti
Kedudukan hukum uang elektronik mandiri e-money sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
FH - Usakti
Analisis Yuridis penyelesaian kredit macet pada PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Banda Aceh terhadap debitur yang menggunakan harta bersama sebagai agunan kredit 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) macet untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan
FH - Usakti
Tanggung jawab PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pusat terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh pihak ketiga di luar bank berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
FH - Usakti
Pertanggung jawaban PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jl. Dr.Sam Ratulangi Palu akibat tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pencairan dana rekening bersama milik PT Tri Sakti Della Maharani dengan PT Makmur Palu Jaya berdasarkan Undang-Undang di bidang perbankan
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi nasabah atas data pribadi akibat Double Swipe kartu kredit berdasarkan peraturan di bidang perbankan
FH - Usakti
Legalitas bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan peraturan di bidang perbankan
FH - Usakti
Prinsip kehati-hatian oleh P.T. Bank Mandiri (Persero) Tbk. terkait hilangnya dana tabungan Hari Yanto berdasarkan peraturan perbankan
FH - Usakti
Uang elektronik yang diterbitkan oleh PT Telekomunikasi Selular (T-Cash) berdasarkan peraturan di bidang perbankan
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemberian kredit modal kerja oleh Bank BRI Otista kepada nyonya X berdasarkan Undang-Undang no.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang no.7 tentang perbankan
FH - Usakti
Pembukaan rahasia bank terhadap harta bersama suami istri akibat perceraian (studi putusan MK No.64/PUU-X/2012)
FH - Usakti
Perwalian (Hak Asuh) Anak Yang Diberikan Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 355/PDT.G/2022/PN JKT.UTR)
FH - Usakti
Tinjauan perjanjian kredit BNI fleksi tanpa agunan (analisis kasus putusan nomor 29/Pdt.G.S/2020/PN.Bgl)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?