Dampak yuridis wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor (studi putusan nomor 04/pdt.g.s/2021/pn pti)
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Novina Sri Indiraharti
Pembimbing 2 : Dhany Rahmawan
Kata Kunci : Breach Of Contract, Leasing Agreement, Civil Law
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_SK_SHK_010001800725_Halaman-Judul.pdf | ||
2. | 2025_SK_SHK_010001800725_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2025_SK_SHK_010001800725_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2025_SK_SHK_010001800725_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2025_SK_SHK_010001800725_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
6. | 2025_SK_SHK_010001800725_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2025_SK_SHK_010001800725_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_SK_SHK_010001800725_Bab-1.pdf | ||
9. | 2025_SK_SHK_010001800725_Bab-2.pdf |
|
|
10. | 2025_SK_SHK_010001800725_Bab-3.pdf |
|
|
11. | 2025_SK_SHK_010001800725_Bab-4.pdf |
|
|
12. | 2025_SK_SHK_010001800725_Bab-5.pdf | ||
13. | 2025_SK_SHK_010001800725_Daftar-Pustaka.pdf | ||
14. | 2025_SK_SHK_010001800725_Lampiran.pdf |
|
S Semakin berkembangnya ekonomi suatu negara maka kebutuhan masyarakat juga akan ikut meningkat. kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier mau tidak mau juga akan meningkat salah satunya kebutuhan transportasi. demi memenuhi kebutuhan transportasi kendaraan bermotor tidak sedikit dari mereka memperoleh sumber dana tersebut dari kegiatan pinjam-meminjam, tingginya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, mengakibatkan semakin banyak lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pembiayaan, baik dalam bentuk dana maupun barang modal. dengan adanya pembiayaan konsumen maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat menjamin rasa aman bagi kedua belah pihak, sehinga aturan dan dasar hukum tersebut diatur pada undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. dalam penelitian ini difokuskan pada sebuah studi putusan kasus wanprestasi mengenai fidusia yang bergulir pada pengadilan negeri pati putusan nomor 04/pdt.g.s/2021/pn pti permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya gagal bayar pada kredit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debitur yaitu suratmi kepada pihak kreditur pt indomobil finance indonesia. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kesesuaian hukum mengenai wanprestasi yang diputus pada putusan nomor 04/pdt.g.s/2021/pn pti. sehingga pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan mengenai permasalahan wanprestasi antara suratmi dengan pt indomobil finance indonesia apakah telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di indonesia.
A As the economy of a country develops, the needs of society will also increase. the needs of society, whether primary, secondary, or tertiary, will inevitably rise, including the need for transportation. to meet the transportation needs, many people obtain the necessary funds through borrowing. the high demand for financing among the public has led to the increasing number of financial institutions, both banks and non-bank financial institutions, with the goal of fulfilling the public\\\'s needs, especially for financing, whether in the form of funds or capital goods. with the existence of consumer financing, there is a need for legal regulations that can ensure security for both parties. therefore, these regulations and legal foundations are governed by law no. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. this study focuses on a case ruling regarding default (wanprestasi) related to fiduciary guarantees, which took place in the pati district court, with ruling number 04/pdt.g.s/2021/pn pti. the issue in this research is the default on a motor vehicle loan made by the debtor, suratmi, to the creditor, pt indomobil finance indonesia. the purpose of this research is to examine the legal consistency regarding the default ruling in case number 04/pdt.g.s/2021/pn pti. therefore, this research aims to provide conclusions on the default issue between suratmi and pt indomobil finance indonesia, particularly whether the elements of default have been met and whether the case is in accordance with the applicable laws and regulations in indonesia.