Nomor Panggil : 2019/II/073
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2019
Pembimbing 1 : Yogo Pamungkas
Subyek : Employee - Dismissal;Industrial relations;Personnel management
Kata Kunci : procedural law of industrial relations courts, disputes over termination of employment, and cassatio
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2019_TA_SHK_010001500299_Halaman-Judul.pdf | ||
| 2. | 2019_TA_SHK_010001500299_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
| 3. | 2019_TA_SHK_010001500299_Bab-1_Pendahuluan.pdf | ||
| 4. | 2019_TA_SHK_010001500299_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.pdf |
|
|
| 5. | 2019_TA_SHK_010001500299_Bab-3_Metode-Penelitian.pdf |
|
|
| 6. | 2019_TA_SHK_010001500299_Bab-4_Pembahasan.pdf |
|
|
| 7. | 2019_TA_SHK_010001500299_Bab-5_Penutup.pdf |
|
|
| 8. | 2019_TA_SHK_010001500299_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 9. | 2019_TA_SHK_010001500299_Lampiran.pdf |
|
P Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja terdapat proses wajib dilalui dalam perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan. Mengenai ketentuan itu telah sesuai dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst. Atas alasan tersebut diajukan permohonan kasasi untuk membatalkan putusan hakim yang keliru dalam mempertimbangkan, putusan kasasi Nomor 1420 K/Pdt.Sus-PHI/2017 mengabulkan permohonan kasasi tetapi mengalami cacat prosedural dalam proses pemeriksaan permohonan kasasi. Pokok Permasalahan yang diangkat: Apakah penyelesaian sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PT. Transportasi Jakarta dan Dimas Catur Feby telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1420 K/Pdt.Sus/PHI/2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan data sekunder dianalisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Kesimpulan menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst mengenai proses penyelesaian sengketa Pemutusan Hubungan Kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1420 K/Pdt.Sus/PHI/2017 Hakim mengalami cacat prosedural pada proses pemeriksaan mengenai hakim tidak memeriksa seluruh alasan permohonan kasasi.
