P Penelitian ini membahas kewenangan pemerintah kota tangerang selatan dalam menetapkan kebijakan pengurangan pajak pbb-p2 tahun 2022-2024 berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022. rumusan masalah mencakup keabsahan kewenangan tersebut dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung data sekunder dan wawancara dengan badan pendapatan daerah. hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan pajak pbb-p2 sesuai dengan kewenangan daerah dan tidak menyebabkan penurunan penerimaan pajak secara signifikan. penerimaan justru cenderung stabil dan meningkat. kesimpulannya, kebijakan tersebut sah secara hukum dan berdampak positif, namun perlu dijkaji agar tidak menimbulkan ketergantungan terhadap insentif pajak.