( (e) otonomi daerah merupakan hak, kewewenang, serta tanggung jawab pada daerah agar mengurus atau mengelola urusan pemerintahannya sendiri serta prioritas masyarakat yang sesuai dengan aturan yang berlaku. berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa pemerintahan pusat menyerahkan urusannya pada pemerintah daerah. peran pemerintah kota pekanbaru dalam menanggulangi banjir ini berlandaskan pada peraturan daerah nomor 10 tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah kota pekanbaru tahun 2022-2023 dalam menanggulangi banjir? dan apakah upaya yang dilakukan pemerintah kota pekanbaru telah sesuai dengan perda nomor 10 tahun 2006? penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder sebagai data utama, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif, dengan pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. hasil penelitian menunjukkan pembangunan drainase dibangun tanpa memperhitungkan debit air saat musim hujan yang mengakibatkan saluran terlalu kecil dan terjadi banjir, serta terdapat ketidaksesuaian berdasarkan pasal 15 ayat (4) perda nomor 10 tahun 2006 dimana pemeriksaan/pengecekan tidak dilakukan secara merata pada saluran drainase yang telah selesai dibangun yang membuat banjir terus terjadi di kelurahan tengkerang tengah kota pekanbaru.