T Tinjauan yuridis tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap ASN Melakukan Pencalonan CPNS Menurut UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah penjatuhan hukuman terhadap ASN yang melakukan pencalonan CPNS dilingkungan Kemenkumham telah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana akibat hukum dari putusan nomor 4/G/2023/PT.TUN.JKT terhadap kepegawaian ASN tersebut. penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan terkait hukuman yang diberikan kepada PNS karena melakukan pencalonan dilingkungan Kemenkumhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara dan menggambarkan status kepegawaian ASN akibat hukum dari Putusan Nomor 4/G/2023/PT.TUN .JKT. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bersumber pada data sekunder yang bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Sebagaimana dalam kasus ini, yang terjadi kepada penggugat yaitu LYZA ZASTAVARY menggugat ketua BPASN dan MENKUMHAM atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama LYZA ZASTAVARY sebagai penggugat. Didalam kasus tersebut penggugat dianggap melanggar kewajiban dan larangan PNS dengan melakukan percaloan, penipuan, dan penggelapan dalam penerimaan CPNS. Dikarenakan merasa tidak adil penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa bobot hukumannya tidak sebanding dengan bobot kesalahan dalam penerapan frase kata “percaloan”. Kesimpulan penjatuhan hukuman terhadap ASN dengan gugatan yang diajukan terhadap keputusan dalam hal ini ditolak oleh hakim dikarenakan sudah didukung oleh fakta-fakta hukum yang ada dan pelanggaran disiplin tingkat berat yang menjadikan penggugat dikenakan sanksi disiplin berdampak pada stastus kepegawaian penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara, walaupun konteks permasalahan dapat dititik beratkan pada aspek keperdataan namun status kepegawaian ASN melekat pada dirinya dan tidak dapat mengurungkan tanggung jawabnya pada kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Aparatur Sipil Negara.