DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja (phk) antara suhardi dibyo trisworo dan cv. satria buana sakti (studi kasus putusan kasasi nomor : 615 k/pdt.sus-phi/2024)


Oleh : Mochammad Fauzan Putra Dianto

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Yogo Pamungkas

Kata Kunci : Legal cCmpetence; Compensation; Termination; Legal Procedures; Disputes.

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002000135_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2025_SK_SHK_010002000135_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002000135_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002000135_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002000135_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002000135_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002000135_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002000135_Bab-1.pdf 17
9. 2025_SK_SHK_010002000135_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002000135_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002000135_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002000135_Bab-5.pdf 3
13. 2025_SK_SHK_010002000135_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010002000135_Lampiran.pdf

P Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Suhardi Dibyo Trisworo dan CV. Satria Buana Sakti yang diputuskan melalui Putusan Kasasi Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2024. Permasalahan hukum yang dibahas mencakup ketidaksesuaian pelaksanaan PHK yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Analisis menunjukkan bahwa PHK harus dilakukan sesuai prosedur yang sah dan dilengkapi dengan pemberitahuan yang tepat waktu. Selain itu, pengabaian terhadap hak pekerja untuk menerima kompensasi, seperti uang pesangon dan penghargaan masa kerja, juga menjadi fokus pembahasan. Kesimpulannya, tindakan CV. Satria Buana Sakti tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan yang melakukan PHK tanpa mengikuti prosedur yang benar dan memberikan hak pekerja sesuai dengan peraturan yang ada.

T This study discusses the settlement of the Termination of Employment (PHK) dispute between Suhardi Dibyo Trisworo and CV. Satria Buana Sakti which was decided through Cassation Decision Number 615 K/Pdt.Sus-PHI/2024. The legal issues discussed include the inconsistency of the implementation of the unilateral termination of employment by the company, which is contrary to applicable laws and regulations, namely Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021. The analysis shows that termination of employment must be carried out in accordance with legal procedures and accompanied by timely notification. In addition, the neglect of workers\\\' rights to receive compensation, such as severance pay and length of service awards, is also the focus of the discussion. In conclusion, the actions of CV. Satria Buana Sakti do not comply with applicable legal provisions, which have the potential to harm workers\\\' rights. The recommendation put forward is the need for stricter law enforcement against companies that carry out termination of employment without following the correct procedures and providing workers\\\' rights in accordance with existing regulations.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?