K Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah kompleks yang menyebabkan ekosistem hutan di dalamnya menjadi rusak sehingga dapat mengganggu aktifitas masyarakat disekitarnya. Provinsi Kalimantan Barat dikenal sebagai wilayah yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar sehingga banyak terjadi perubahan fungsi kawasan hutan contohnya seperti lokasi hutan yang diubah menjadi usaha perkebunan. Namun untuk pembukaan lahan untuk perkebunan tidak sedikit dari masyarakat atau korporasi yang membuka lahan dengan cara membakar hutan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dan kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Metode penelitian yg digunakan adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya antara lain yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan kajian pustaka, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian penegakan hukum oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam hal pemberian sanksi dan adanya kendala dalam pengendalian kebakaran diantaranya ialah adanya kearifan lokal membakar hutan dan kurangnya penegakan hukum, biaya yang terbatas dan lokasi lahan kebakaran yang sulit untuk ditempuh dan rawan bahaya.