( (E) Kepailitan merupakan peristiwa debitor kehilangan hak mengelola seluruh hartanya, kemudian kurator akan menjadi pengampu debitor untuk menyelesaikan seluruh kewajiban debitor. Saat menjalankan tugasnya sering kali kurator melakukan kelalaian dalam pencacatan daftar harta pailit misalnya dengan tidak menggunakan tanda terima atau dokumen aslinya. Fokus utama penelitian ini yaitu mengenai tanggung jawab kurator dalam hal terjadi kelalaian pada proses pencatatan daftar harta debitor pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt Pst., Jo. Nomor49/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst yang menyatakan objek sengketa kreditor dapat dimasukkan ke dalam harta pailit oleh kurator dapat dianggap sebagai kelalaian kurator dalam pencacatan daftar harta debitor pailit telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka dan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan melalui data-data yang dikumpulkan, data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dengan pengambilan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini adalah kurator bertanggungjawab atas kelalaiannya melalui Pasal 72 UUK dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dan seharusnya Majelis Hakim tidak mengabaikan alat bukti pengakuan karena pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang sah dan bersifat sempurna.