DETAIL KOLEKSI

Analisis tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan pasal 281 ayat (1) KUHP (Studi putusan no.69-K/PM.III- 19/AD/IV/2021


Oleh : Sherina Angelina Elisabeth Nainggolan

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2022

Pembimbing 1 : Prastopo

Subyek : Rape in the military--Law and legislation;Criminal law

Kata Kunci : military criminal law, decency crime

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2022_TA_SHK_010001800472_Halaman-Judul.PDF
2. 2022_TA_SHK_010001800472_Lembar-Pengesahan.pdf
3. 2022_TA_SHK_010001800472_Bab-1_Pendahuluan.PDF
4. 2022_TA_SHK_010001800472_Bab-2_Tinjauan-Pustaka.PDF
5. 2022_TA_SHK_010001800472_Bab-3_Metode-Penelitian.PDF
6. 2022_TA_SHK_010001800472_Bab-4_Pembahasan.PDF
7. 2022_TA_SHK_010001800472_Bab-5_Penutup.PDF
8. 2022_TA_SHK_010001800472_Daftar-Pustaka.PDF
9. 2022_TA_SHK_010001800472_Lampiran.PDF

S Status semua warga Negara sama di mata hukum, termasuk personel militer kriminal. Tentara di adili di pengadilan militer, yang menurut konstitusi, memiliki kekuasaan kehakiman di Indonesia dan berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Pengadilan militer tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi militer, menjaga citra militer di mata publik. Salah satu bentuk pelanggaran kesusilaan yang dilanggar yaitu melakukan persetubuhan badan dengan wanita yang bukan merupakan istri sahnya : 1) Apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsure tindak pidana Pasal 281 ayat 1 KUHP? Dan 2) Apakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Dalam perkara ini Majelis Hakim menetapkan Pasal 281 ayat 1 KUHP , akan tetapi kurungan penjara tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Pasal 281 ayat 1 KUHP dan sebagaiamana perbuatan terdakwa dapat mencoreng nama baik citra kemiliteran sehingga layak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan.

T The status of all citizens is equal before the law, including criminal military personnel. Soldiers are tried in military courts, which according to the constitution, have judicial powers in Indonesia and are under the jurisdiction of the Supreme Court. Military courts are not only a means of enforcing the law, but also a means of training the military, maintaining the military's image in the eyes of the public. One form of violation of decency that is violated is having sexual intercourse with a woman who is not his legal wife: 1) Do the defendant's actions fulfill the formulation of the criminal elements of Article 281 paragraph 1 of the Criminal Code? And 2) Are the legal considerations based on the panel of judges in accordance with applicable legal provisions? In this case, the Panel of Judges determined Article 281 paragraph 1 of the Criminal Code, however, imprisonment was not in accordance with what was stipulated in Article 281 paragraph 1 of the Criminal Code and as the defendant's actions could tarnish the good name of the military's image so that he deserved an additional penalty in the form of dismissal.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?