( (e) penelitian ini membahas peran pemerintah dalam mengawasi penerimaan negara dari pt freeport indonesia setelah divestasi saham sebesar 51% pada tahun 2018 hingga 2024, pemerintah terus melakukan upaya divestasi denegan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 . dalam penelitian ini penulis akan merujuk pada ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap penerimaan negara dari sektor pertambangan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut sesusai dengan amanat konstitusi uud1945 bagian viii yang membahas tentang inti dari hal keuangan negara. penelitian ini memperoleh data menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan bersifat deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan hambatan pemerintah dalam mengawasi penerimaaan negara dari pt freeport meliputi ketimpangan informasi antara pemerintah dan perusahaan, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum maksimalnya penggunaan teknologi pengawasan. selain itu, kurangnya transparansi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi tantangan tersendiri. penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan berbasis digital, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta reformasi regulasi yang lebih tegas agar penagelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat pasal 23 uud 1945.