P Pemerintah daerah dalam menanggulangi pencemaran udara di jakarta timur pada tahun 2023, dengan merujuk pada peraturan daerah provinsi dki jakarta nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pada implementasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi pencemaran udara serta hambatan-hambatan yang dihadapi dala pelaksanaannya. dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan karakteristik deskriptif. data diperoleh melalui wawancara sebagai sumber primer, serta referensi dari buku dan dokumen hukum sebagai sumber sekunder. hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program yaitu mengawasi emisi, mengendalikan sumber pencemar, dan edukasi masyarakat, namun menghadapi kendala anggaran, koordinasi, dan kesadaran masyarakat yang rendah. diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinergi antarinstansi, serta peran aktif masyarakat untuk mengatasi pencemaran udara.