DETAIL KOLEKSI

Analisis terhadap pemeriksaan pelanggaran kode etik anwar usman berdasarkan pmk nomor 1 tahun 2023


Oleh : Bellina Christy

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Yogo Pamungkas

Kata Kunci : Constitutional Court Procedural Law, Constitutional Court Honorary Council, Violation of Code of Eth

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100077_Halaman-Judul.pdf 6
2. 2025_SK_SHK_010002100077_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100077_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100077_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100077_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100077_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100077_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100077_Bab-1.pdf 7
9. 2025_SK_SHK_010002100077_Bab-2.pdf
10. 2025_SK_SHK_010002100077_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100077_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100077_Bab-5.pdf 2
13. 2025_SK_SHK_010002100077_Daftar-Pustaka.pdf 3
14. 2025_SK_SHK_010002100077_Lampiran.pdf

M Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memiliki fungsi vital dalam menjaga konstitusi dan menjamin tegaknya prinsip negara hukum. dalam perkara pelanggaran kode etik oleh anwar usman, mantan ketua mahkamah konstitusi, terjadi penyimpangan dalam proses pemeriksaan oleh majelis kehormatan mahkamah konstitusi (mkmk), khususnya pada tahap pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan secara terbuka. padahal, pasal 26 ayat (1) pmk nomor 1 tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan wajib dilaksanakan secara tertutup. pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan pmk nomor 1 tahun 2023 dan bagaimana akibat hukum dari ketidaksesuaian prosedur pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan secara terbuka. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa risalah persidangan, serta bahan hukum sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa terdapat pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan oleh mkmk, yang berpotensi menimbulkan cacat formil dan melemahkan kekuatan hukum serta legitimasi putusan. oleh karena itu, diperlukan kepatuhan penuh terhadap prosedur yang ditetapkan dalam pmk sebagai bentuk perlindungan terhadap asas due process of law dan menjaga integritas mahkamah konstitusi.

T The constitutional court is a judicial institution that has a vital function in maintaining the constitution and ensuring the upholding of the principles of the rule of law. in the case of violation of the code of ethics by anwar usman, the former chief justice of the constitutional court, there were deviations in the examination process by the constitutional court honorary council (mkmk), particularly during the preliminary examination stage which was conducted openly. in fact, article 26 paragraph (1) of pmk number 1 of 2023 expressly states that the preliminary examination must be carried out in private. the main problem in this study is whether the implementation of the examination is in accordance with the provisions of pmk number 1 of 2023 and what are the legal consequences of non-compliance with the preliminary examination procedures carried out openly. the type of research used is normative legal research and is descriptive-analytical, using secondary data with primary legal materials in the form of trial minutes, as well as secondary legal materials from legislation and legal literature. the data analysis technique was carried out qualitatively, with deductive conclusions drawn. based on the results of the study, it was concluded that there were procedural violations in the implementation of the preliminary examination by the mkmk, which has the potential to cause formal defects and weaken the legal force and legitimacy of the decision. therefore, full compliance with the procedures stipulated in the pmk is required as a form of protection of the principle of due process of law and to maintain the integrity of the constitutional court.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?