M asih tingginya korupsi dan penyimpangan dalam Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) menjadi latar belakang pembangunan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Dengan mengedepankan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, LKPP diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa. LKPP memiliki aset sebidang tanah yang berlokasi di kawasan CBD Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan dan akan menjadi satu-satunya Kantor Pemerintah yang terbangun di lokasi tersebut.Sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan publik dan pengelolaan lembaga, bangunan Gedung Kantor LKPP ini menerapkan pendekatan Arsitektur Berkelanjutan dan menekankan prinsip bangunan hemat energi. Gedung Kantor LKPP ini diharapkan menjadi dapat menjadi suatu pusat communal space dan dapat merepresentasikan bangunan gedung kantor pemerintah yang inovatif dan progresif sekaligus adaptatif terhadap perkembangan arsitektur kedepan.Bangunan LKPP juga mempertimbangkan metode pelaksanaan yang menggunakan energi yang rendah dalam proses konstruksi dan material bangunan dipertimbangkan menggunakan tipe ’low embodied energy’ atau ‘low embodied carbon’. Dengan begitu, bangunan Gedung LKPP dirancang dengan menggunakan material yang ramah lingkungan. Pada bagian façade digunakan secondary skin untuk mengontrol radiasi sinar matahari.