S itu adalah kawasan resapan air yang perlu mendapat perlindungan karena berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang potensial. Banyak penduduk di sekitar situ yang memanfaatkannya sebagai sumber ekonomi seperti usaha perikanan, sebagai sumber air baku, sumber irigasi, perhubungan dan tempat rekreasi. Situ juga menjadi penampung massa air terutama pada saat musim hujan tinggi, sehingga situ juga berperan sebagai pengendali banjir.Permasalahan yang dihadapi situ-situ di wilayah Jabodetabek adalah semakin cenderungnya terjadi penyusutan luas situ, terutama akibat permukiman ilegal, sehingga menimbulkan permasalahan kekumuhan lingkungan, selain itu pencemaran situ oleh berbagai aktivitas masyarakat di sekitar situ. Dalam upaya pengelolaan situ-situ yang ada di Kota Depok, pada tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok Nomor 821.29/71/Kpts/Huk/1999 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian, Pengamanan dan Pelestarian Situ-situ. Dalam mendukung pengelolaan situ-situ di kota depok maka dikeluarkan peraturan tentang Pertauran Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum kemudian Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Limbah Cair.Setelah Kelembagaan Pengelolaan Situ terbentuk beserta dikeluarkannya peraturan-peraturan yang mendukung pengelolaan situ di Kota Depok, ternyata permasalahan yang dihadapi oleh situ-situ di kota depok masih belum dapat diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaanya selama ini Lembaga Pengelolaan Situ masih terbatas karena kekurangan pendanaan dalam pengelolaan situ-situ di Kota Depok. Tidak adanya Law Enforcement dalam perizinan, pengawasan pembangunan dan aktifitas kegiatan warga yang mencemari situ mengakibatkan situ-situ di Kota Depok semakin tidak terlindungi.