S emakin menurunnya daya beli masyarakat terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat atas kepemilikan tersebut pemerintah menyediakan fasilitas perumahan. Namun demikian, pemerintah mempunyai keterbatasan untuk subsidi yang dibutuhkan, peran institusi lain terutama Lembaga Keuangan Syariah.Peran bank syariah membantu menjembatani pembiayaan rumah untuk masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal. Prakteknya pembiayaan harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Kenyataannya dari hasil penelitian fatwa DSN-MUI terjadi ketidaksesuaian pada pembiayaan yaitu terjadi kredit macet dan terjadi kesesuaian mekanisme pembiayaan. Penelitian ini ingin mengetahui kesesuaian praktek pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dengan fatwa DSN-MUI, maka penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa KPR Sejahtera FLPP sah secara hukum islam karena sudah memenuhi rukun murabahah dan terdapat kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah.