K abupaten Buru Selatan merupakan daerah yang sedang mengalami pemekaran. Perkembangan Kabupaten Buru Selatan yang berkedudukan sebagai hinterland (kota penyangga) Provinsi Maluku menyebabkan pesatnya pertumbuhan kegiatan/aktivitas kota. Kabupaten Buru Selatan memiliki potensi yang cukup baik dalam menunjang pengembangan fungsi kegiatan termasuk infrastruktur di dalamnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buru Selatan wajib menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga saat ini, sesuai dengan PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM dan Millennium Development Goals (MDG’s), Pemerintah Kabupaten Buru Selatan belum dapat memenuhi standar minimal air minum. Maksud dari penelitian ini adalah membuat kebijakan dan strategi penyediaan air minum di Kabupaten Buru Selatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu teridentifikasi cakupan pelayanan air minum perpipaan, potensi air tanah dan sumber air baku pada tiap-tiap kecamatan, proyeksi kebutuhan air minum penduduk sampai tahun 2031,Alternatif kebijakan dan strategi penyediaan Air minum. Hasil dari Penelitian ini memperlihatkan 1). Cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Buru Selatan baru mencapai 58,18%, 2). Pemerintah Kabupaten buru Selatan wajib memenuhi kebutuhan air minum terutama pada daerah langka air, 3).Penyediaan air minum di Kabupaten Buru Selatan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu; Fasilitas Perpipaan dan fasilitas Bukan Jaringan Perpipaan di Kecamatan Ambalau dengan kebutuhan air sebesar 6,04 liter/detik dan di desa waekasih dengan kebutuhan air sebesar 0,45 liter/detik, 4). Pengembangan jaringan perpipaan Kabupaten Buru Selatan menghasilkan ada empat kecamatan yang terlayani Jaringan Perpipaan dan ada 3 (tiga) Instalasi Pengelolaan Air, Instalasi Kepala Madan dengan kebutuhan air sebesar 8,48 liter/detik, Instalasi Namrole dan Waesama dengan kebutuhan air sebesar 19,69 liter/detik dan Instalasi Leksula dengan kebutuhan air sebesar 12,69 liter/detik. Untuk menjamin ketersediaan air hingga tahun 2031 dibutuhkan perlindungan sumber air tanah dengan memperhatikan pengaturan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Pengaturan KDB ini dilakukan agar sumber air tanah dapat digunakan secara berkelanjutan (sustainable) dan juga sebagai daerah resapan air. Kata Kunci : Buru Selatan, Kebijakan, Penyediaan, Air Minum