DETAIL KOLEKSI

Kajian Penanganan Permukiman Kumuh Di DKI Jakarta untuk Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGS) Tahun 2020


Oleh : Didit Distanto

Info Katalog

Nomor Panggil : -

Penerbit : FALTL - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Pembimbing 1 : Endrawati Fatimah

Pembimbing 2 : Dwiyanti Kusumadewi

Subyek : Slum settlements

Kata Kunci : 15 (1983-2011), Slum neighborhood

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2011_TA_PW_08307006_JUDUL.pdf
2. 2011_TA_PW_08307006_ABSTRAK.pdf
3. 2011_TA_PW_08307006_DAFTAR-ISI.pdf
4. 2011_TA_PW_08307006_BAB-I.pdf
5. 2011_TA_PW_08307006_BAB-II.pdf
6. 2011_TA_PW_08307006_BAB-III.pdf
7. 2011_TA_PW_08307006_BAB-IV.pdf
8. 2011_TA_PW_08307006_BAB-V.pdf
9. 2011_TA_PW_08307006_BAB-VI.pdf 3
10. 2011_TA_PW_08307006_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

D KI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia sebagai kota metropolitandalam perkembangannya saat ini telah dihuni oleh sekitar 9,59 juta jiwa. Masalahterbesar yang saat ini terjadi di Jakarta ialah meningkatnya jumlah penduduk selainmasalah macet dan banjir. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan di DKIJakarta telah menjadi satu daya tarik masuknya kaum pendatang (migran) dari daerahlain untuk mencari sumber penghidupan yang lebih baik yang menyebabkanurbanisasi.Fenomena ini mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman kumuh(slum area) yang umumnya berada di bantaran sungai, pinggir rel kereta api,disekitar pasar tradisional, disekitar stasiun/terminal atau dilahan milik orang lain.Oleh karena itu, agar tercipta keindahan dan ketertiban kota serta meningkatnyaderajat kesehatan masyarakat secara umum, maka dalam rencana tata kota, unsurkebersihan dan kesehatan lingkungan perlu mendapat perhatian yang serius,khususnya pada daerah-daerah kumuh dan padat tersebutTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penangananpermukiman kumuh di DKI Jakarta terhadap pencapaian target MDGs tahun 2020dengan studi kasus di Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.Sasaran yang akan dicapai untuk mendukung tujuan dari penelitian ini adalah :1. Teridentifikasinya perbedaan penilaian kekumuhan antara kriteria BPS dankriteria yang digunakan secara international (kriteria UN Habitat)2. Teridentifikasinya Kelemahan dan Kekuatan proyek MHT di DKI Jakarta3. Terumuskannya upaya penanganan kawasan kumuh di DKI Jakarta dalamrangka pencapaian MDGsPenelitian ini didahului dengan memahami kriteria-kriteria penentuanpermukiman kumuh yang digunakan oleh BPS. Kriteria permukiman kumuh yangdigunakan BPS ialah sampai tingkatan RW kumuh DKI Jakarta dan menghasilkanklasifikasi tingkat kekumuhan pada RW kumuh, sementara target MillenniumDevelopment Goals yaitu berkurangnya KK kumuh dan pada tahun 2020 kota tanpapermukiman kumuh menggunakan indikator penentuan permukiman kumuh dariUN-Habitat. Hasil dari indikator tersebut menghasilkan jumlah lokasi KK kumuhdan lokasi KK tidak kumuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dataprimer dan data sekunder dalam lingkup area studi RW 03, RW 06, dan RW 07 diKelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.Hasil dari analisis penelitian ini dapat diketahui bahwa1. Masih terdapat KK kumuh di lokasi RT yang tidak kumuh.2. Perbedaan penilaian kekumuhan pada BPS pendekatannya secarakawasan sedangkan pada UN-Habitat pendekatannya menggunakan KKkumuh.3. Masing-masing unit penentu kekumuhan mempunyai kelebihan dankekurangan pada indicator penentuan kekumuhan.4. Bahwa penanganan permukiman kumuh semestinya tidak hanyaberdasarkan data direktori rw kumuh yang dikeluarkan oleh BPS.5. Bahwa penanganan permukiman kumuh juga harus menerapkan konseppartisipasi masyarakat.

J akarta as the capital of Indonesia as a metropolitan city in its developmentwhen it was inhabited by an estimated 9.59 million people. The biggest problem thatis currently happening in Jakarta is the increasing number of people other than trafficjams and flooding problems. Success of development carried out in Jakarta hasbecome an attraction influx of immigrants (migrants) from other areas to seek betterlivelihoods that cause urbanization.This phenomenon resulted in the emergence of slum settlements (slum area)are generally located on the banks of the river, railroad, around the traditionalmarket, around the station / terminal or area property others. Therefore, in order tocreate beauty and order of the city and the increased level of public health in general,then in the city plan, elements of hygiene and environmental health have receivedconsiderable attention, particularly in slums and the solid.The purpose of this study was to find out how the handling of slums inJakarta against the achievement of the MDGs targets by 2020 with a case study in theVillage of Tambora, District of Tambora, West Jakarta. Targets to be achieved tosupport the objectives of this research are:1. Identification of differences in assessment criteria for BPS and squaloramong the criteria used by international (UN Habitat criteria)2. Identification of weakness and strength of MHT project in Jakarta3. Determined the efforts to address the slums of Jakarta in order to achievethe MDGsThis study was preceded by understanding the criteria for thedetermination of the slums that are used by the BPS. Slums criteria usedis up to the level of BPS Jakarta slum neighborhoods and result in theclassification level of squalor in slum neighborhoods, while theMillennium Development Goals, namely the reduced KK in 2020 slumsand cities without slums determination using an indicator of UN-Habitat.The results of these indicators generate the number of locations KK slumsand KK not slum locations. The data used in this study of primary dataand secondary data in the scope of the study area RW 03, RW 06 and RW07 in the Village of Tambora, District of Tambora, West Jakarta.The results of analysis of this study can be seen that.1. There is still a KK slum on the location of RT is not shabby.2. Differences in squalor on the BPS assessment approach in the area while onapproach to using the UN-Habitat slum households.3. Determinants of each unit has its advantages and disadvantages squalor inslums determination indicator.4. That the handling of slums should not be based solely on the data directoryslum rw issued by BPS.5. That the handling of the slums must also apply the concept of communityparticipation.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?